Penyusutan dan Revaluasi


Dalam membuat perhitungan rugi laba perusahaan (komersial), wajib pajak dapat menggunakan metode penyusutan/amortisasi yang lazim digunakan dalam SAK, namun dalam menghitung penghasilan untuk tujuan pengenaan pajak, wajib pajak harus menggunakan aturan penyusutan/ amortisai yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan. Uraian selanjutnya adalah tentang penyusutan dan amortisasi dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan.
Apabila wajib pajak dalam laporan keuangan komersialnya tidak menggunakan metode penyusutan yang sesuai dengan aturan dalam perpajakan maka akan menimbulkan adanya koreksi fiskal.


Periodisasi Pengaturan penyusutan 
Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 pengaturan penyusutan fiskal pengaturan penyusutan dapat dikelompokkan dalam tiga periode pengaturan sbb:
·         1984 – 1994 berdasarkan UU no 7 tahun 1983
·         1995 -  2000 berdasarkan UU no 10 tahun 1994
·         2001 -  2008 berdasarkan UU nomor 17 tahun 2000
·         2009 -  sekarang berdasarkan UU nomor 38 tahun 2008.

Yang dapat disusutkan :
·         Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud;
·         yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan;
·         masa manfaatnya lebih dari satu tahun.
Contoh : pengeluaran untuk memperoleh gedung, mesin, kendaraan dll.
Tidak termasuk pengeluaran untuk memperoleh tanah dengan status hal milik, HGB, HGU dan hak pakai.

Yang diamortisasi:
·         Pengeluaran untuk memperoleh hak atau biaya;
·         Yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun;
Contoh :  pengeluaran untuk perpanjangan HGB, perpanjangan HGU, dan perpanjangan hak pakai, serta pengeluaran untuk biaya turun mesin dsb.

Saat Dimulainya Penyusutan
·         Pada saat bulan pengeluaran;
·         Harta dalam proses penyusutan dimulai sejak bulan selesainya pengerjaan harta tersebut;
(catatan ketentuan saat bulan pengeluaran dimulai disusutkan tersebut mulai berlaku sejak tahun 2001, sebelumnya penyusutan dimulai sejak tahun pengeluaran)

Metode Penyusutan
Dapat dilakukan pemilihan diantara dua metode
·         Garis Lurus : penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama selama masa manfaatnya;
·         Saldo Menurun: mengalikan tarif penyusutan dengan nilai sisa buku dan pada akhir masa penyu-sutan disusutkan sekaligus. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pengeluaran untuk bangunan.

Catatan: ketentuan bahwa penyusutan dapat menggunakan dengan dua pilihan tersebut mulai berlaku sejak: 1 Januari 1995 cfm UU no 10 tahun 1994, dengan cacatan bahwa WP hanya diper-bolehkan menggunakan salah satu metode yang telah dipilihnya. 
Sebelumnya berlaku ketentuan bahwa untuk golongan harta berwujud selain bangunan hanya diperbolehkan menyusutkan dengan metode saldo menurun.

Penggolongan Harta Berwujud sehubungan dengan Penyusutan
Periode 1984 – 1994

Masa Manfaat
Tarif
Penyusutan
Dasar Penyusutan
Bukan Bangunan



Golongan 1
Tidak lebih 4 th
50%
Nilai Sisa Buku
Golongan  2
Lebih 4 th – tidak lebih 8 th
25%
Nilai Sisa Buku
Golongan  3
Lebih 8 th
10%
Nilai Sisa Buku
Bangunan
5%
Nilai Perolehan
Pengelompokan harta untuk menentukan golongan mana untuk keperluan penyusutan ditentukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor : Kep-61/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 dan dirubah dengan keputusan nomor: 826/KMK.04/1984 tanggal 9 Agustus 1984.

Periode 1995 – 2000



Masa Manfaat
Besarnya Penyusutan
Garis Lurus
Dasar Penyusutan
Saldo Menurun
Dasar Penyusutan
Bukan Bangunan





Kelompok 1
4 tahun
25%
Nilai Perolehan
50%
Nilai Sisa Buku
Kelompok 2
8 tahun
12.5%
Nilai Perolehan
25%
Nilai Sisa Buku
Kelompok 3
16 tahun
6.25%
Nilai Perolehan
12.5%
Nilai Sisa Buku
Kelompok 4
20 th
5%
Nilai Perolehan
10%
Nilai Sisa Buku
Bangunan Permanen
20 th
5%
Nilai Perolehan

Bang.Tdk Permanen
10 th
10%
Nilai Perolehan


Pada akhir masa manfaat, nilai sisa buku disusutkan sekaligus.
Pengelompokan harta untuk menentukan golongan mana untuk keperluan penyusutan ditentukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor : Kep-82/KMK.04/1995 tanggal 7 Pebruari 1995 dan dirubah dengan keputusan nomor: 450/KMK.04/1999 tanggal 9 September 1999.

Periode 2001 - 2008


Masa Manfaat
Besarnya Penyusutan
Garis Lurus
Dasar Penyusutan
Saldo Menurun
Dasar Penyusutan
Bukan Bangunan





Kelompok 1
4 tahun
25%
Nilai Perolehan
50%
Nilai Sisa Buku
Kelompok 2
8 tahun
12.5%
Nilai Perolehan
25%
Nilai Sisa Buku
Kelompok 3
16 tahun
6.25%
Nilai Perolehan
12.5%
Nilai Sisa Buku
Kelompok 4
20 th
5%
Nilai Perolehan
10%
Nilai Sisa Buku
Bangunan Permanen
20 th
5%
Nilai Perolehan

Bang.Tdk Permanen
10 th
10%
Nilai Perolehan

Pada akhir masa manfaat, nilai sisa buku disusutkan sekaligus.

Pengelompokan harta untuk menentukan golongan mana untuk keperluan penyusutan ditentukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor : Kep-520/ KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 dan dirubah dengan keputusan nomor: 138/KMK.04/2002 tanggal 8 April 2002.

Periode 2009 sampai dengan saat ini tidak ada perubahan dalam hal pengelompokan harta maupun metode penyusutan, yakni masih sama dengan periode 2001 sampai dengan 2008.



Pengaturan dalam masa Masa Transisi
·         Dasar penyusutan harta yang diperoleh sebelum 1995 adalah nilai buku akhir 1994/awal 1995;
·         Harta yang diperoleh sebelum 1995, yang telah habis masa manfaatnya, nilai sisa buku yang tersisa dibebankan pada tahun 1995;
·         Harta yang diperoleh sebelum 1995, yang masa manfaaatnya tinggal satu tahun, nilai sisa buku yang tersisa dibebankan pada tahun 1995;
·         Penyusutan fiskal sd 1994 harus menggunakan saldo menurun dengan tarif yang sesuai dengan golongannya.
·         Pengelompokan harta untuk tujuan penyusutan selanjutnya didasarkan pada sisa masa manfaat yang dikelompokkan sbb:
No
Sisa Manfaat
Kelompok
 1
2 s.d 5tahun
Kelompok 1
2
7 s.d 11 tahun
Kelompok 2
3
Lebih dari 13 tahun
Kelompok 3
4
19 atau lebih

Apabila sisa masa manfaat berada diantara dua sisa manfaat sesuai daftar, dapat dilakukan pilihan.
·         Penyusutan fiskal untuk 1995 dan seterusnya WP dapat memilih Metode Garis Lurus atau Metode Menurun.  
(SE-44/PJ.4/1995)
 
Metode Amortisasi
Dapat dilakukan pemilihan diantara dua metode
·         Garis Lurus : amortisasi dilakukan dalam bagian-bagian yang sama selama masa manfaatnya;
·         Saldo Menurun: mengalikan tarif amortisasi dengan nilai sisa buku, dan pada akhir masa amortisasi dilakukan sekaligus.
Catatan: ketentuan bahwa amortisasi dapat menggunakan dengan dua pilihan tersebut mulai berlaku sejak: 1 Januari 1995 cfm UU no 10 tahun 1994.
Sebelumnya berlaku ketentuan bahwa amortisasi hanya diperbolehkan dengan metode saldo menurun.
Pengaturan untuk masa transisi sama dengan pengaturannya dalam penyusutan.

Pengelompokan Harta Tak Berwujud
Periode 1984 – 1994

Masa Manfaat
Besarnya
Amortisasi
Dasar Penyusutan
Golongan 1
Tidak lebih 4 th
50%
Nilai Sisa Buku
Golongan  2
Lebih 4 th – tidak lebih 8 th
25%
Nilai Sisa Buku
Golongan  3
Lebih 8 th
10%
Nilai Sisa Buku

Periode 1995 – 2000
Kelompok
Harta Tak
Berwujud

Masa Manfaat
Besarnya Amortisasi
Garis Lurus
Dasar Amortisasi
Saldo Menurun
Dasar Amortisasi
Kelompok 1
4 tahun
25%
Nilai Perolehan
50%
Nilai Sisa Buku
Kelompok 2
8 tahun
12.5%
Nilai Perolehan
25%
Nilai Sisa Buku
Kelompok 3
16 th
6.25%
Nilai Perolehan
12.5%
Nilai Sisa Buku
Kelompok 4
20 th
5%
Nilai Perolehan
10%
Nilai Sisa Buku

Periode 2001 - 2008
Kelompok
Harta Tak
Berwujud


Masa Manfaat
Besarnya Amortisasi

Garis Lurus
Dasar Amortisasi
Saldo Menurun
Dasar Amortisasi
Kelompok 1
4 tahun
25%
Nilai Perolehan
50%
Nilai Sisa Buku
Kelompok 2
8 tahun
12.5%
Nilai Perolehan
25%
Nilai Sisa Buku
Kelompok 3
16 th
6.25%
Nilai Perolehan
12.5%
Nilai Sisa Buku
Kelompok 4
20 th
5%
Nilai Perolehan
10%
Nilai Sisa Buku
Periode 2009 sampai dengan saat ini tidak ada perubahan dalam hal pengelompokan harta maupun metode amortisasi, yakni masih sama dengan periode 2001 sampai dengan 2008.

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dibidang penambangan minyak dan gas bumi, dilakukan dengan menggunakan Metode Satuan Produkasi.
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dibidang penambangan diluar minyak dan gas bumi, hak penguasaan hutan, dan hak penguasaan sumber alam lainnya dilakukan dengan menggu-nakan Metode Satuan Produksi dengan batasan setinggi-tingginya 20% dalam satu tahun.

Pengaturan khusus dalam penyusutan
·         Kendaraan perusahaan berupa sedan untuk pegawai, disusutkan sebagai beban perusahaan secara fiskal sebesar 50% dan dimasukkan kelompok II. (Kep-220/PJ/2002 tgl 18 April 2002);
·         Pembelian telepon seluler untuk karyawan, disusutkan sebagai beban perusahaan secara fiskal sebesar 50% dan dimasukkan kelompok I. (Kep-220/PJ/2002 tgl 18 April 2002);

Ikhtisar Perbandingan Pengaturan Penyusutan/Amortisasi
Harta Berwujud Bukan Bangunan

1984-1994
1995 – 2000
2001 - sekarang
Metode Penyusutan
Saldo Menurun
(% tetap x NSB)
Dapat dipilih:
·      Saldo Menurun
·      Garis lurus
Dapat dipilih:
·      Saldo Menurun
·      Garis Lurus
Dimulainya Penyusutan
Sejak tahun
Pengeluaran
Sejak tahun
Pengeluaran
Sejak bulan
Pengeluaran
Pengaturan atas Penggolongan Harta
Kep-61/KMK.04/1983
31 Desember 1983
Kep-826/KMK.04/’84
9 Agustus 1984
Kep-82/KMK.04/1995
7 Pebruari 1995
Kep-450/KMK.04/’99
9 September 1999
Kep-520/KMK.04/2000
14 Desember 2000
Kep-138/KMK.04/2002
8 April 2002

Harta Berwujud Bangunan

1984-1994
1995 – 2000
2001 - sekarang
Metode Penyusutan
Garis lurus
Garis lurus
Garis lurus
Dimulainya Penyusutan
Sejak tahun
Pengeluaran
Sejak tahun
Pengeluaran
Sejak bulan
Pengeluaran
Masa Manfaat
20 tahun
·      Permanen 20 th
·      Non Permanen 10 th
·      Permanen 20 th
·      Non Permanan 10 th


Harta Tak Berwujud

1984-1994
1995 – 2000
2001 - sekarang
Metode Amortisasi
Saldo Menurun
(% tetap x NSB)
Dapat dipilih:
·      Saldo Menurun
·      Garis lurus

Dapat dipilih:
·      Saldo Menurun
·      Garis lurus 






Penilaian Kembali Aktiva (Revaluasi Aktiva)

1.  Pengaturan Penilaian Kembali Aktiva telah dilakukan beberapa kali sbb :
a.     Tahun 1971 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor : Kep-508/ KMK/II/ 7/1971 tanggal 7 Juli 1971
b.     Tahun 1976 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor : Kep-1677/ KMK/II/12/1976 tanggal 28 Desember 1976;
  1. Tahun 1979 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor : Kep-109/ KMK.04/1979 tangal 27 Maret 1979;
  2. Tahun 1986 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor : Kep-914/ KMK.04/1986 tanggal 25 Oktober 1986;
  3. Tahun 1996 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor : Kep-507/ KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996;
  4. Tahun 2002 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor : Kep-486/ KMK.03/2002 tanggal 28 Nopember 2002.
Uraian selanjutnya tentang penilaian kembali aktiva dibawah ini didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan nomor : Kep-486/KMK.03/2002 tersebut.

2.  Subyek Pajak yang dapat melakukan penilaian Kembali Aktiva :
·                     WP PPh Badan Dalam Negeri;
·                     Bentuk Usaha Tetap.

3.  Obyek Penilaian Kembali Aktiva:
Aktiva tetap berwujud yang berada di Indonesia, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
Penilaian kembali aktiva dapat meliputi seluruh atau sebagian aktiva.

4.  Nilai yang menjadi dasar penilaian kembali aktiva
Nilai pasar atau nilai yang wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang diakui Pemerintah.

5.  Tarif PPh atas Selisih Penilaian Kembali dan Dasar Perhitungannya
Besarnya PPh = 10 % x [(Nilai Pasar – Nilai Sisa Buku) – Sisa Kerugian Fiskal].

6.  Perlunasan PPh atas Selisih Penilaian Kembali, apabila kondisi keuangan tidak memungkinkan dapat diangsur sbb:
No
PPh terutang
Masa Angsuran
1
Sampai dengan Rp2.000.000.000
12 bulan
2
Diatas Rp2.000.000.000 s.d. Rp4.000.000.000
2 tahun
3
Diatas Rp4.000.000.000 s.d. Rp6.000.000.000
3 tahun
4
Diatas Rp6.000.000.000 s.d. Rp8.000.000.000
4 tahun
5
Diatas Rp8.000.000.000
5 tahun

7.  Dasar Penyusutan Selanjutnya
Dasar penyusutan fiskal selanjutnya adalah Nilai Sisa Buku Fiskal Baru
Dalam hal WP menggunakan metode penyusutan garis lurus, maka nilai sisa buku fiskal tersebut merupakan nilai perolehan fiskal baru pada tanggal penilaian kembali.

8.  Sisa Manfaat
Disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh.

9.  Pencatatan dalam Neraca Komersial
Selisih Penilaian Kembali Aktiva tetap diatas nilai sisa buku komersial dibukukan dalam neraca komersial pada perkirasan modal dengan nama “Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan tanggal ……………..”

10. Pemberian saham bonus yang berasal dari selisih penilaian kembali aktiva bukan merupakan obyek PP
 

©bayu dirgantara (wicaksono) notes 2011 - 2014 Catatan | TNB
Design Downloaded from Free Blogger Templates | free website templates | Free PSD Graphics