PPh pasal 25 dan Sistem Pembayaran Pajak Penghasilan


Sistem yang dianut dalam pemungutan Pajak Penghasilan adalah sistem Self Assesment.  Pengertian self assesment ini dimaksudkan bahwa dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, wajib pajak diwajibkan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, meyetor sendiri dan kemudian melapor sendiri ke instansi terkait yakni Kantor Pelayanan Pajak.  
Kewajiban menghitung sendiri ini tercermin pada kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT PPh) Tahunan.  Pada tiap tahun wajib pajak diwajibkan menghitung sendiri kewajiban pajaknya secara definitif melalui sarana pengisian SPT PPh Tahunan. Pengisian SPT PPh Tahunan didasarkan pada pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak. Oleh sebab itu Undang Undang mewajibkan wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  
Apabila pembukuan wajib pajak dibuat dengan benar dan SPT didasarkan pada pembukuan tersebut maka kewajiban wajib pajak dalam menghitung sendiri pajaknya telah benar.
Setelah diketahui jumlah pajak yang terutang berdasarkan isian SPT tersebut, kewajiban selanjutnya adalah menyetor jumlah pajak yang terutang ke Kas Negara, bank-bank persepsi yang ditunjuk atau ke Kantor Pos dan Giro.
Setelah menyetor pajaknya ke Kas Negara, wajib pajak masih mempunyai kewajiban selanjutnya, yakni melaporkan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak.
Berdasarkan uraian tersebut tentunya kewajiban pemenuhan pajak oleh wajib pajak, baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun, dimana sudah diketahui secara pasti jumlah penghasilan yang menjadi dasar untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.  Jika self assesment murni seperti itu yang dilaksanakan tentunya uang pajak akan terlambat masuk ke kas negara. Untuk itu dalam sistem self assesment dalam pemungutan PPh yang berlaku, dilengkapi dengan keharusan menyetor pajak secara bulanan yang selanjutnya disebut PPh pasal 25.  Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pembentukan laba/keuntungan sudah terjadi setiap saat, maka wajar bahwa pada setiap masa tertentu wajib pajak diharuskan menyetor sebagian dari utang pajaknya.

Pajak Penghasilan pasal 25 Fungsi dan Cara Menghitungnya
Sebagaimana disebutkan diatas dengan adanya anggapan bahwa keuntungan sudah dibentuk selama tahun berjalan, maka pada setiap bulan wajib pajak diwajibkan menyetor pajak, yang disebut PPh pasal 25.  Penyetoran ini bersifat sebagai angsuran dimuka PPh yang nantinya akan diperhitungkan dalam perhitungan akhir sesuai dengan isian SPT PPh Tahunan.
Timbul pertanyaan selanjutnya, berapakah besarnya angsuran bulanan yang harus dilakukan oleh wajib pajak ?.  Undang Undang memberikan jawaban bahwa besarnya angsuran (PPh pasal 25) yang harus dibayar adalah sebesar 1/12 dari jumlah PPh tahun sebelumnya. 
Contoh 1:  PPh tahun 2007 berdasarkan perhitungan wajib pajak sebesar Rp120.000.000,00. Besarnya PPh pasal 25 tahun 2008 =  1/12 x Rp120.000.000,00 = Rp10.000.000,00. 
Dapat dikatakan bahwa terdapat asumsi bahwa perusahaan dalam tahun 2008 memper-oleh laba sama dengan tahun sebelumnya, maka besarnya PPh pasal 25 dalam satu bulan adalah cukup sebesar 1/12 dari pajak tahun 2007.
Apabila nantinya tahun pajak 2008 telah berakhir, pembukuan telah ditutup dan SPT PPh Tahunan telah diisi, maka dalam perhitungan PPh yang harus dibayar, dikreditkan dengan PPh pasal 25 yang telah disetor secara rutin tiap bulan.

Contoh 2 : Jumlah PPh terutang tahun 2008 ……… Rp180.000.000,00
PPh pasal 25 yang telah disetor =
12 x Rp10.000.000,00                        Rp120.000.000,00
PPh yang masih harus dibayar ………… Rp  60.000.000,00
PPh yang masih harus dibayar ini disebut sebagai PPh pasal 29.

Kaitan PPh pasal 25 dengan Pungutan dan Potongan Pajak dalam Tahun Berjalan
Pada sebagian wajib pajak selama tahun berjalan ada kemungkinan telah dipungut atau dipotong pajak penghasilan oleh pihak ketiga karena adanya transaksi atau hubungan kerja atau sebab lain dengan pihak tersebut.  Pungutan atau potongan tersebut adalah : PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23.  Bila terdapat pungutan atau pemotongan tersebut maka kewajiban pajaknya sebagian telah terpenuhi, sehingga kewajiban penyetoran sendiri menjadi berkurang sebesar potongan atau pungutan tersebut.
Contoh 3:   PPh tahun 2007 berdasarkan perhitungan wajib pajak sebesar Rp120.000.000,00. Wajib Pajak adalah orang pribadi yang disamping mempunyai bidang usaha dagang, juga merangkap sebagai karyawan sambilan suatu perusahaan. Atas gaji yang diterima telah dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp12.000.000,00 setahun. PPh pasal 25 tahun 2008 untuk kasus ini adalah = 1/12 x (Rp120.000.000,00 – Rp12.000.000,00) = Rp9.000.000,00.
Contoh 4 : CV Abadi tahun 2007 menghitung PPh-nya sebesar Rp120.000.000 Dalam tahun 2007 wajib pajak telah dipungut PPh pasal 22 atas transaksi penjulan alat tulis ke instansi pemerintah sebesar Rp30.000.000,00 sehingga PPh yang disetor sendiri sebesar = Rp120.000.000,00 – Rp30.000.000,00 = Rp90.000.000,00.
Besarnya PPh pasal 25 CV Abadi = 1/12 x (Rp120.000.000,00 – Rp30.000.000,00) = Rp7.500.000,00.
Pada akhir tahun buku 2008 apabila diketahui pajak terutang sebesar Rp150.000.000,00 dan terdapat potongan PPh pasal 22 sebesar Rp40.000.000,00 maka terdapat perhi-tungan pengkreditan pajaknya sbb:
PPh terutang tahun 2008 ………………….………...……Rp150.000.000
Kredit Pajak.
PPh pasal 25=12 x Rp7.500.0000= Rp90.000.000
PPh pasal 22 pada tahun 2006……  Rp40.000.000
Jumlah kredit pajak ………………………………………. Rp130.000.000
PPh kurang bayar (PPh pasal 29) ……………………  Rp  20.000.000                                                            
Contoh 5:  PT Budi tahun 2007 menghitung PPh-nya sebesar Rp246.000.000 Dalam tahun 2007 wajib pajak telah memperoleh penghasilan dari dividen sebesar Rp200.000.000 dan telah dipotong PPh pasal 23 sebesar = 15% x Rp200.000.000 = Rp30.000.000.
Besarnya PPh pasal 25 tahun 2008 PT Budi =
1/12 x (Rp246.000.000,00 – Rp30.000.000,00)= Rp18.000.000,00.
Pada akhir tahun buku 2008 apabila diketahui PPh terutangnya sebesar Rp300.000.000 dan terdapat potongan PPh pasal 23 sebesar Rp40.000.000,00 maka akan terdapat perhitungan pengkreditan pajaknya sbb :
PPh terutang tahun 2008 ………………….………...……Rp300.000.000
Kredit Pajak.
PPh pasal 25=12 x Rp18.000.0000= Rp216.000.000
PPh pasal 23 ………………………………  Rp 40.000.000
Jumlah kredit pajak ………………………………………. Rp256.000.000
PPh kurang bayar (PPh pasal 29) ……………………  Rp  44.000.000

Dengan demikian pemotongan atau pemungutan PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 adalah melengkapi sistem self assesment dalam sistem pemungutan Pajak Penghasilan, atau sistem self assesment dalam PPh dilengkapi dengan Withholding system.

Cara Menghitung PPh pasal 25 untuk Bidang Usaha tertentu
a.     Bidang Usaha Perbankan dan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi
Besarnya PPh pasal 25 untuk bidang usaha perbankan dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum pasal 17 atas laba fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan PPh pasal 24 (apabila ada) yang dibayar atau terutang diluar negeri, dibagi dua belas.
Contoh 6 :  PT ABC bidang usaha perbankan.  Laporan triwulan I tahun 2006 menunjukkan laba fiskal sebesar Rp100.000.000,00.
Perhitungan PPh pasal 25 bulan April, Mei dan Juni 2006 adalah sebagai berikut :
Laba Fiskal Triwulan I tahun 2006 ……… Rp100.000.000,00
Laba Fiskal tahun 2006 diperkirakan ….. Rp400.000.000,00
Penerapan tarif PPh pasal 17
Rp50.000.000
10%
Rp5.000.000

Rp50.000.000
15%
Rp7.500.000

Rp300.000.000
30%
Rp90.000.000


Rp102.500.000

PPh pasal 25 bulan April, Mei dan Juni 2006 = 1/12 x Rp102.500.000 = 8.841.667,00.

b.     Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Besarnya PPh pasal 25 untuk BUMN dan BUMD adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan tarif umum atas laba fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disyahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi dengan PPh pasal 22, PPh pasal 23 serta PPh pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun sebelumnya, dibagi 12.
Contoh 7 :  PT Sakti adalah BUMN bidang usaha obat-obatan. Tahun 2006 telah menyusun RKAP, dan RKAP tersebut telah disyahkan dalam RUPS  dengan Laba Fiskal tahun 2006 sebesar Rp600.000.000,00. PPh pasal 25 tahun 2006 adalah sebesar = 1/12 x Rp600.000.000,00 = Rp50.000.000,00.

Cara Menghitung PPh pasal 25 untuk Kasus tertentu
a.     Wajib Pajak Baru 
Sebagai diuraikan pada butir 2 diatas, bahwa penentuan besarnya PPh pasal 25 didasarkan pajak tahun sebelumnya dibagi dua belas.  Dalam hal wajib pajak baru tentunya cara demikian tidak dapat dilakukan.  Dalam menentukan PPh pasal 25 wajib pajak baru caranya adalah sebagai berikut :
1)        Besarnya PPh pasal 25 adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto satu bulan setelah disetahunkan, kemudian dibagi 12.
2)        Dalam wajib pajak menyelenggarakan pembukuan,  penghasilan neto fiskal didasarkan pada pembukuan;
3)        Dalam hal wajib pajak menggunakan Norma Penghitungan, Penghasilan Neto Fiskal dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran bruto;
4)        Dalam hal wajib pajak pribadi, Penghasilan Neto Fiskal tersebut disetahunkan terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan PTKP, baru dihitung pajaknya, selanjutnya dibagi 12.

  1. Wajib Pajak yang Diperiksa dan Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak
Dalam hal terhadap wajib pajak diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya PPh pasal 25 dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan.
Ada kemungkinan dalam suatu tahun pajak, wajib pajak diperiksa oleh fiskus (aparat pajak).  Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diterbitkan surat ketetapan pajak yang jumlahnya mungkin lebih besar dari jumlah yang dilaporkan dalam SPT PPh Tahunan wajib pajak. Dalam hal demikian PPh pasal 25 disesuaikan dengan hasil pemeriksaan fiskus  yang hasilnya  tertuang dalam surat ketetapan pajak.  
Contoh 8: PPh pasal 25 tahun 2006 setiap bulan dihitung oleh wajib pajak sebesar Rp10.000.000,00. Jumlah tersebut didasarkan pada isian SPT PPh tahun 2005. Dalam tahun 2006 terhadap wajib pajak telah diperiksa oleh fiskus dimana berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut PPh tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp180.000.000,00. Surat Ketetapan Pajak diterbitkan bulan Juni 2006.  PPh pasal 25 bulan Juli dan seterusnya harus disesuaikan menjadi sebesar 1/12 x Rp180.000.000,00 = Rp15.000.000,00.

  1. Wajib Pajak yang Mempunyai Hak Kompensasi Kerugian
Dalam hal wajib pajak masih mempunyai hak untuk melakukan kompensasi kerugian, besarnya PPh pasal 25 ditentukan berdasarkan Penghasilan Neto menurut SPT PPh tahun sebelumnya setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian.
Contoh 9 :  Penghasilan PT ABC tahun 2000 sebesar ….Rp120.000.000,00
Sisa Kerugian tahun sebelumnya yang
belum dikompensasikan ………………………… Rp150.000.000,00
Sisa kerugian yang belum habis dikom-
pensasikan sampai dengan tahun 2000 …… Rp  30.000.000,00
Penghasilan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPh pasal 25 = Rp120.000.000,00 – Rp30.000.000,00 =
Rp90.000.000,00
PPh terutang =
Rp50.000.000
10%
Rp5.000.000
Rp40.000.000
15%
Rp6.000.000

Rp11.000.000
PPh pasal 25 tahun 2001 = 1/12 x Rp11.000.000 = Rp916.666,00

  1. Wajib Pajak yang dalam Tahun Berjalan Mengalami Penurunan Kegiatan 
Dalam hal wajib pajak mengalami penurunan kegiatan usaha sehingga diperkirakan PPh pasal 25-nya akan terlalu besar apabila didasarkan perhitungan sebagaimana biasanya yakni 1/12 dari pajak terutang tahun sebelumnya, maka wajib pajak dapat mengajukan perhohonan pengurang an besarnya PPh pasal 25. Untuk hal tersebut harus dipenuhi syaratnya yakni wajib pajak harus dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun berjalan kurang dari 75% dari pajak terutang tahun sebelumnya yang menjadi dasar penentuan PPh pasal 25 tahun berjalan. Permohonan tersebut diajukan setelah tiga bulan atau lebih dalam suatu tahun telah dijalani dan harus disertai perhitungan perkiraan PPh pasal 25 yang seharusnya dibayar untuk tahun tersebut.
Contoh 10 : Wajib pajak telah mengisi SPT PPh tahun 2005 dengan PPh sebesar Rp120.000.000,00. Berdasarkan data tersebut maka PPh pasal 25 tahun 2006 adalah sebesar Rp10.000.000,00 sebulan.  Dalam tahun 2005 toko wajib pajak sebanyak dua buah.  Dalam tahun 2005 satu tokonya ditutup. Berdasarkan data tersebut wajib pajak memperkirakan penghasilan tahun 2006 lebih kecil dari tahun sebelumnya, dan PPh tahun 2006 diperkirakan hanya sebesar Rp60.000.000,00.  Dalam hal demikian wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengurangi besarnya PPh pasal 25 tahun 2006 menjadi sebesar = 1/12 x Rp60.000.000,00 = Rp5.000.000,00 per bulan.

e.  Wajib Pajak yang Sebagian Penghasilannya Tidak Diterima secara Teratur
Dalam hal wajib pajak menerima penghasilan yang teratur dan tidak teratur, PPh pasal 25-nya hanya didasarkan pada penghasilan yang teratur saja.
Contoh 11: PT ABC dalam tahun 2005 memperoleh penghasilan neto dari usaha pokok dibidang perdagangan sebesar Rp200.000.000,-. Dalam tahun 2005 diperoleh penghasilan lain karena telah menjual sebagian tanah dan bangunan dengan hasil bersih Rp100.000.000,00. Jumlah prnghasilan neto Rp300.000.000,-
Dalam hal demikian PPh pasal 25 untuk tahun 2006 hanya dihitung berdasarkan pajak atas penghasilan teraturnya saja, yakni atas penghasilan sebesar Rp200.000.000,00.

f.  Wajib Pajak Memasukkan SPT Tahunan Lewat Batas Waktu yang Ditentukan   
Dalam hal wajib pajak memasukkan SPT PPh Tahunan melewati batas waktu yang ditentukan, maka PPh pasal 25 sebelum SPT tersebut dimasuk kan adalah sama dengan PPh pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya dan bersifat sementara.
Setelah wajib pajak memasukkan SPT, besarnya PPh pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT tersebut.  Apabila bersarnya PPh pasal 25 berda sarkan SPT lebih besar dari PPh pasal 25 sebelumnya, maka atas kekurangannya harus dilunasi dan terutang bunga atas keterlambatan sebesar 2% setiab bulan.   Apabila bersarnya PPh pasal 25 berdasarkan SPT lebih kecil dari PPh pasal 25 sebelumnya, maka kelebihannya dapat dipindah bukukan kedalam PPh pasal 25 bulan-bulan berikutnya.

PPh pasal 25 (Angsuran Bulanan) Berupa Pembayaran Fiskal Luar Negeri
Orang pribadi yang bepergian ke luar negeri, diwajibkan membayar Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Fiskal Luar Negeri.  Besarnya pembayaran Fiskal Luar Negeri tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan terakhir ditetapkan sebesar:
·         Rp1.000.000,00 untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara;
·         Rp500.000,00 untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan meng-gunakan kapal laut. 
(PP nomor 42 tahun 2000)
Pembayaran fiskal luar negeri tersebut berfungsi sebagai:
o    Pembayaran PPh pasal 25 yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang dalam SPT Tahunan, bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri;
o    Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan oleh wajib pajak pemberi kerja (misalnya WP Badan), apabila PPh tersebut ditanggung oleh pemberi kerja.  Pengkreditan dilakukan pada akhir tahun dalam SPT PPh Tahunan.

Ketentuan tentang fiskal luar negeri sebagaimana diuraikan dimuka berlaku sampai dengan tahun 2008.  Untuk tahun 2009 kewajiban penyetoran fiskal luar negeri hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang telah berumur 21 tahun keatas yang tidak memiliki NPWP. Untuk tahun 2010 kewajiban penyetoran fiskal luar negeri sudah tidak diberlakukan lagi.                      
 

Pajak Penghasilan Pasal 29

Pengertian

Setelah proses perhitungan Rugi Laba Fiskal selesai, maka tahap berikutnya adalah menghitung jumlah Pajak Penghasilan definif yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Selama tahun pajak berlangsung wajib pajak telah menyetor angsuran Pajak Penghasilan (PPh pasal 25), dan kemungkinan telah dipungut PPh pasal 22 atas transaksi dengan instansi Pemerintah, telah dipungut PPh pasal 23 atas pembagian dividen yang diterima dan untuk wajib pajak perorangan kemungkinan telah dipotong PPh pasal 21.  Apabila angsuran pajak selama tahun berjalan dan potongan atau pungutamn pajak tersebut dijumlahkan, kemudian dibandingkan dengan jumlah pajak terutang berdasarkan perhitungan akhir tahun akan didapati beberapa kemingkan.
a.     Jumlah pajak terutang berdasarkan perhitungan akhir lebih besar dari jumlah semua angsuran dan potongan/pungutan pajak selama tahun pajak berjalan. Dalam hal demikian akan terjadi kekurangan penyetoran pajak.  Kekurangan atas penyetoran pajak tersebut dinamakan PPh pasal 29. PPh pasal 29 ini harus disetor paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah penutupan tahun pajak. Apabila tahun pajak berakhir bulan Desember, maka PPh pasal 29 harus disetor paling lambat tanggal 25 bulan Maret tahun berikutnya.
b.     Jumlah pajak terutang berdasarkan perhitungan akhir lebih kecil dari jumlah semua angsuran dan potongan/pungutan pajak selama tahun pajak berjalan.  Dalam hal demikian telah terjadi kelebihan penyetoran/pemungutan pajak selama tahun pajak berjalan.  Kelebihan angsuran pajak tersebut dapat :
·         Dimintakan restitusi.  Dalam hal demikian maka fiskus harus menetapkan jumlah pajak terutang, dan apabila berdasarkan perhitungan fiskus memang telah terdapat kelebihan penyetoran dan pemungutan maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan berdasarkan SKPLB tersebut akan diterbitkan  restitusi.
·         Dimintakan untuk dikompensasikan/diperhitungkan dengan utang pajak-pajak yang lain, misalnya diperhitungkan dengan PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Dalam hal demikianpun fiskus harus menetapkan jumlah pajak terutang sehingga dapat diperoleh kepastian jumlah pajak yang dapat diperhitungkan dengan utang-utang pajak yang lain.
c.  Jumlah pajak terutang berdasarkan perhitungan akhir sama dengan jumlah semua angsuran dan potongan/pungutan pajak selama tahun pajak berjalan. Dalam hal demikian wajib pajak hanya berkewajiban untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah diseot dan dipotong /dipungut dalam SPT Tahunan PPh.
Apabila wajib pajak telah menyetor PPh pasal 29, kewajiban selanjutnya adalah mengisi SPT PPh Tahunan, dimana didalamnya dilaporkan perhitungan pajak terutang dengan disertai lampiran Neraca dan Rugi Laba, serta bukti penyetoran PPh pasal 29. Dengan dimasukkannya SPT PPh Tahunan tersebut maka berakhir lah salah satu tahap kewajiban pajak dari WP dalam satu tahun.  Apabila tidak terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa laporan dalam SPT PPh Tahunan tidak benar, maka jumlah pajak yang dilaporkan wajib pajak tersebut adalah jumlah yang final dan benar.

Pajak Penghasilan Final

Disamping perhitungan penghasilan netto fiskal secara biasa, dalam sitem pengenaan pajak kita dikenal adanya PPh Final. Dalam sistem pengenaan PPh Final, pajak dikenakan dengan prosen-tase tertentu dari penghasilan bruto, untuk selanjutnya pengaturannya  adalah sbb:
·         Penghasilan yang dikenakan PPh Final dipisahkan dari penghasilan biasa.
·         Biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final  harus dipisahkan/ dikeluarkan dari biaya-biaya yang dapat dikurangkan atas penghasilan biasa.
·         Pungutan PPh Final tidak dapat dikurangkan/dikreditkan terhadap jumlah pajak terutang atas penghasilan biasa. 
Rincian penghasilan yang dikenakan PPh Final adalah sbb :
1.     Penghasilan bunga tabungan/deposito, SBI, Jasa Giro,
Tarif PPh = 20% x jumlah bruto
Pemotongnya adalah bank/pemberi penghasilan.
Potongan PPh Final tersebut tidak dapat dikreditkan
(Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh 2008, jo. Keputusan Menteri Keuangan nomor: 51/KMK.04/2001. Sebelumnya diatur dalam PP 131/2000 berlaku mulai 1 Januari 2001. Sebelumnya lagi diatur dalam PP 51/ 1994).
2.   Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek Indonesia.
Pemotongnya adalah : emiten (penerbit obligasi), atau broker (perusahaan efek atau bank sebagai perantara)
Tarif PPh-nya adalah 20%.
(Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh 2008, jo Keputusan Menteri Keuangan nomor : 121/KMK.03/2002.)
3.  Penghasilan berupa hadiah undian
Tarif PPh = 25% x jumlah bruto hadiah undian
Pemotongnya adalah penyelenggara undian
(Pasal 4 ayat (2) huruf b UU PPh 2008, jo. Peraturan Dirjen Pajak nomor: 395/PJ./2001. Sebelumnya diatur dalam PP 132/2000.   Berlaku mulai 1 Januari 2001.)
4.  Penghasilan dari sewa tanah dan bangunan
Tarif PPh = 10% x jumlah bruto nilai sewa
Pada prinsipnya pemotongnya adalah penyewa.  Dalam hal penyewa bukan pemotong pajak, maka PPh yang terutang wajib disetor sendiri oleh penerima sewa.
(Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh 2008, jo. Keputusan Menteri Keuangan nomor: 120/KMK.03/2002. sebelumnya diatur dalam PP 5 tahun 2002, berlaku mulai 1 Mei 2002.)
5. Penghasilan dari jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dengan tarif sebagai berikut:
a.   2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil;
b.   4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
c.    3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
d.   4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha;
e.   6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
Pengenaan PPh Final tersebut hanya berlaku untuk pengusaha yang peredaran brutonya  sampai dengan Rp1.000.000.000,00.
Pemotongnya adalah badan pemerintah, subyek pajak badan DN, BUT, WP OP yang ditunjuk.
Dalam hal pemberi penghasilan bukan pemotong pajak maka PPh Final harus disetor sendiri oleh WP.
(PP 40/2009 jo Peraturan Menteri Keuangan nomor: 187/PMK/2008.)
6.  Pelayaran Dalam Negeri
Tarif PPh = 1,2% x peredaran bruto
Peredaran bruto adalah imbalan uang atau nilai uang yang diterima/diperoleh WP dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia, dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di luar negeri dan sebaliknya
(Kepmen-416/KMK.04/1996 berlaku mulai tahun 1996. Sebelumnya diatur dalam Kepmen-181/KMK.04/1995).
7.  Pelayaran atau Penerbangan Luar Negeri
Tarif PPh = 2,64% x peredaran bruto
Peredaran bruto adalah imbalan uang atau nilai uang yang diterima/diperoleh WP perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang/barang dari satu pelabulan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.
(Kepmen-417/KMK.04/1996 mulai Juni 1996. Sebelumnya diatur dalam Kepmen-181/KMK. 04/1995)
8.  Penerbangan Dalam Negeri Charter
Tarif PPh = 1,8% dari peredaran bruto
Peredaran bruto adalah imbalan berupa uang atau nilai uang yang diterima WP berdasarkan perjanjian charter dari pengankutanh orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau pelabuhan Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.
(Kepmen-475/KMK.04/1996 mulai berlaku tahun 1996).
9.  Penjualan Saham di Bursa Efek
Tarif PPh = 0,1 % x jumlah bruto nilai transaksi atas semua transaksi saham baik saham pendiri maupun bukan pendiri.
Tambahan 0,5% x jumlah bruto nilai transaksi untuk saham pendiri
(Pasal 4 ayat (2) UU PPh 2008, jo PP tahun 14  tahun 1997 mulai berlaku Mei 1997. Sebelumnya diatut dalam PP nomor 41 tahun 1994)
10.  Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua
Atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh Dana Pensiun yang pendiriannya disyahkan Menteri Keuangan dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jamsostek dipotong PPh Final sbb:
a
Penghasilan Bruto sampai dengan Rp50.000.000
0%
b.
Penghasilan Bruto diatas Rp50.000.000 sd Rp100.000.000
5%
b
Penghasilan Bruto diatas Rp100.000.000 sd Rp500.000.000
15%
c
Penghasilan Bruto diatas Rp500.000.000
25%
 (PP nomor 68 tahun 2009)
11.  Penghasilan dari pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi, yayasan atau organisasi sejenis yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
Besarnya PPh adalah 5 % dari jumlah bruto nilai pengalihan hak.  Nilai dimaksud adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak atau Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). NJOP didasarkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB. 
Dalam hal nilai penghasilannya  kurang dari Rp60.000.000 tidak dikenakan pajak.
(Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh 2008, jo PP nomor 71 tahun 2008).
12. Honorarium yang Diterima oleh Pejabat Negara.
Honorarium dan Imbalan lain yang Diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan dikenakan PPh sebesar 15% yang bersifat final.
(PP nomor 45 tahun 1994)
13.  Pajak Penghasilan atas Perusahaan Modal Ventura
Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya dikenakan PPh sebesar 0.1% yang bersufat final.
(PP nomor 4 tahun 1995)
14.  Pajak Penghasilan atas Penjualan Rokok
Atas penjualan rokok dalam negeri, dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,15% dari harga banderol. PPh pasal 22 tersebut merupakan PPh pasal 22 Final.
(Kep-529/PJ/2001).
15.  Penjualan atas Hasil Produk Pertamina
Penjualan hasil produk Pertamina serta badan usaha yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas dipungut sebagai berikut :
Uraian
SPBU Swastanisasi
SPBU Pertamina
Premium
0,3% dari penjualan
0,25% dari penjualan
Solar
0,3% dari penjualan
0,25% dari penjualan
Premix/Super TT
0,3% dari penjualan
0,25% dari penjualan
Minyak tanah

0,3% dari penjualan
Gas LPG

0,3% dari penjualan
Pelumas

0,3% dari penjualan
Pungutan PPh sebagaimana dimaksud diatas bersifat final. (Kep-417/PJ/2001)
16.   Penghasilan berupa Bunga Obligasi
Besarnya Pajak Penghasilan atas pnghasilan berupa
a.   Bunga dari Obligasi dengan Kupon adalah sbb:
1)    15%  bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
2)    20%  atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap;
dari jumlah bruto.
b.   Diskonto dari Obligasi dengan Kupon
1)    15%  bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
2)    20%  atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap;
dari jumlah bruto.
c.    Diskonto dari Obligasi tanpa Bunga
1)    15%  bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
2)    20%  atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap;
dari jumlah bruto.
d.   Bunga dan atau Diskonto dari Obilgasi yang diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasa Modal dan Lembaga Keuangan, sebesar
1)    0 % untuk tahun 2009 sd 2010;
2)    5 % untuk tahun 2011 sd 2013;
3)    15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.
Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila penerima penghasilan adalah wajib pajak Dana Pensiun (tidak dipungut pajak) dan wajib pajak bank (tidak merupakan PPh Final).
(Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009)
17.    Penghasilan dari Transaksi Derivatif berupa kontrak berjangka dikenakan PPh sebesar 2,5% dari margin awal. Dimaksud dengan margin awal adalah sejumlah uang atau surat berharga untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka.
(Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009)
18.     Penghasilan berupa Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota koperasi wajib pajak orang pribadi dikenakan PPh Final sbb:
a)  0% untuk penghasulan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 per bulan, atau
b)  10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan lebih dari Rp240.000 per bulan.
(Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2009, tanggal 9 Februari 2009).
19.     Penghasilan berupa Dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri paling tinggi 10% dan bersifat final.


Sistem Pembayaran Pajak Penghasilan


Ada beberapa cara dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan, yakni dibayar sendiri oleh wajib pajak dan dipungut/dipotong oleh pihak ketiga. 
a)        Pajak yang disetor sendiri meliputi: Angsuran bulanan (PPh pasal 25), Setoran Akhir (PPh pasal 29), dan Fiskal Luar Negeri.
b)        Pajak yang dipungut/dipotong oleh pihak ketiga meliputi: PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24.
Pada akhir tahun pajak diadakan penghitungan kembali antara jumlah pajak terutang dengan jumlah angsuran yang telah dibayar pada tahun berjalan dan jumlah potongan serta pungutan yang telah dilakukan oleh pihak ketiga.  Dari perhitungan tersebut didapat tiga kemungkinan:
1)    Jumlah setoran pajak ditambah pungutan/potongan dari pihak ketiga lebih kecil dari jumlah pajak terutang.  Dalam hal demikian terdapat kekurangan penyetoran/pemotongan pajak.  Kekurangan setoran tersebut harus dilunasi oleh wajib pajak, yang dalam hal ini disebut PPh pasal 29.
2)    Jumlah  setoran pajak ditambah pungutan/potongan dari pihak ketiga lebih besar dari jumlah pajak terutang.  Dalam hal demikian terdapat kelebihan penyetoran/pemotongan pajak.  Kelebihan setoran tersebut dapat dimintakan restitusi atau dikompensasikan dengan utang pajak yang lain.
3)    Jumlah  setoran pajak ditambah pungutan/potongan dari pihak ketiga sama dengan jumlah pajak terutang.  Dalam hal demikian maka tidak terdapat jumlah pajak yang harus disetor lagi ataupun diminta kembali.

Apabila tidak terdapat pemeriksaan pajak yang menimbulkan tambahan beban pajak yang ditagih melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT), maka utang pajak yang telah dipenuhi berdasarkan penyetoran sendiri maupun pungutan/potongan oleh pihak ketiga yang telah dilaporkan dalam SPT menjadi lunas secara definitif.  Penerbitan SKP/SKPT tersebut dapat dilakukan dalam kurun waktu sepuluh tahun.
Apabila terdapat pemeriksaan pajak yang menimbulkan SKP/SKPT, maka fungsi penyetoran yang telah dilapukan dan pungutan/potongan dari pihak ketiga tersebut berfungsi sebagai pembayaran yang akan diperhiotungkan dengan pajak terutang berdasarkan SKP/SKPT tersebut.
 

©bayu dirgantara (wicaksono) notes 2011 - 2014 Catatan | TNB
Design Downloaded from Free Blogger Templates | free website templates | Free PSD Graphics