Syarat-syarat Pembukuan di Indonesia


1.  Kewajiban menyelenggarakan Pembukuan
Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atas seseorang atau suatu badan diatur dalam :
  • Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pasal 6 yang antara lain menyatakan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan diwajibkan membuat catatan-catatan sehingga sewaktu-waktu dapat diketahui hak dan kewajibannya. Diwajibkan pula menyusun suatu neraca sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut.
  • Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun hanya secara implisit mengatur tentang kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan.
  • Undang-Undang perpajakan, khususnya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 tetang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Untuk hal terakhir akan dibahas secara lebih rinci pada uraian selanjutnya.


    2.  Pengertian Pembukuan dan Syarat Syarat Pembukuan
    Pengetian Pembukuan diatur dalam UU KUP pasal 1 angka 29 yang menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengum-pulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba pada setisp akhir tahun.
    Syarat-Syarat Pembukuan
    Berdasarkan UU KUP pasal 28 telah digariskan persyaratan pembukuan sebagai berikut :
    a.     Pembukuan harus diselenggaran dengan iktikat baik dan mencerminkan keadaan dan kegiatan usaha yang sebenarnya;
    1. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian;
    2. Pembukuan harus ditutup setiap akhir tahun dengan membuat neraca dan laporan Rugi laba berdasarkan prinsip pembukuan yang taat azas (konsisten) dengan tahun sebe-lumnya;
    3. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia, dengan huruf latin, angka Arab, dengan bahasa Indonesia dengan satuan mata uang rupiah. Namun demikian dimungkinkan pembukuan diselenggarakan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah.
    4. Buku-buku dan catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang menjadi pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang di kelola secara elektronik atau secara program on-line, wajib disimpan dalam waktu 10 tahun. Batas watu 10 tahun ini terkait dengan adanya batas kadaluwarsa tindakan penagihan pajak yang boleh dilakukan terhadap wajib pajak;
    Wajib Pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing (nomor 2d) meliputi:
    1)     Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing;
    2)     Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya;
    3)     Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Bagi Hasil;
    4)     Bentuk Usaha Tetap;
    5)     Wajib Pajak yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri.
    f.   Bahasa dan satuan yang diperbolehkan untuk digunakan dalam pembukuan wajib pajak adalah Bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat.
    g.  Persyaratan penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah ialah bahwa wajib pajak terlebih dahulu harus mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali wajib pajak dalam rangka Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil.
    Ijin tertulis dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tiga bulan sebelum tahun buku dimulai atau tiga bulan sejak pendirian wajib pajak bagi wajib pajak baru.

    3.  Prinsip Konsistensi
    Konsep taat azas atau konsisten dalam akuntasi sangat perlu, karena adanya perubahan metode pencacatan akan mengakibatkan kekeliruan dalam penyajian laporan. Prinsip taat azas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya. Prinsip ini antara lain ditetapkan dalam :
    ·                        Stelsel pengakuan penghasilan;
    ·                        Tahun buku;
    ·                        Metode penilaian persediaan;
    ·                        Metode penyusutan dan amortisasi
    (pasal 28 KUP)
    Sebagai contoh misalnya suatu perusahaan semula menggunakan penilaian persediaan dengan menggunakan metode rata-rata kemudian tahun berikutnya menggunakan metode FIFO, maka yang demikian tidak diperkenankan. Sekali wajib pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok maka untuk tahun-tahun berikutnya harus digunakan cara yang sama.
    Wajib Pajak dimungkinkan melakukan perubahan terhadap metode pembukuan yang diguna-kan dengan syarat yang bersangkutan harus mendapatkan ijin dari Direktur Jenderal Pajak.

    4. Tujuan dilakukan pembukuan adalah agar dapat dihitung pajak-pajak yang terutang meliputi antara lain jenis-jenis pajak : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN/PPn.BM) serta pajak-pajak daerah.
    Tujuan laporan keuangan menurut SAK adalah untuk menyediakan informasi yang menyang-kut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat untuk mengambil suatu keputusan.

    5.   Pengecualian terhadap kewajiban menyelenggarakan pembukuan
         Dalam undang-undang pajak dimungkinkan Wajib Pajak (WP) untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, namun untuk WP dimaksud diwajibkan untuk menyelenggarakan pencatatan. Syarat untuk dapat hanya menyelenggarakan pencatatan (bukan pembukuan) ialah:
    ·         WP dimaksud adalah WP Orang Pribadi;
    ·         Peredaran brutonya dalam satu tahun tidak lebih dari Rp4.800.000.000.
    ·         WP memberitahukan sebelumnya kepada Kantor Pelayanan Pajak.
    (Per Menkeu Nomor-01/PMK.03/2007)

    6.   Pencatatan
         Pencatatan sebagai dimaksudkan dimuka terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penerimaan bruto penghasilan. Catatan tersebut nantinya digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. [psl 28 (9) KUP]. Penghitungan pajak terutang yang didasarkan pada catatan tersebut dilakukan dengan Norma Peng-hitungan

    7.  Norma Penghitungan
    Norma penghitungan adalah pedoman untuk memghitung besarnya penghasilan netto yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagaimana disebutkan dimuka, Norma Peng-hitungan digunakan untuk menghitung pajak terhadap WP yang diijinkan untuk hanya mengelenggarakan pencatatan. Akan tetapi disamping diperuntukkan bagi WP yang diijinkan hanya menyelenggarakan pencatan, Norma Penghitungan diterapkan juga terhadap WP yang seharusnya menyelenggarakan pembukuan namun ternyata tidak tidak sepenuhnya menye-lenggarakan pembukuan, tidak bersedia menunjukkan pembukuan, bukti-bukti pembukuan pada saat dilakukan pemeriksaan pajak. [psl 14 (5) PPh].
    Dengan menggunakan Norma Penghitungan maka tidak dikenal adanya Rugi.
     Contoh Norma Penghitungan
    Jenis Usaha
    Wajib Pajak Perseorangan
    10 Ibu Kota Propinsi
    Kota Propinsi Lainnya
    Daerah Lainnya
    Pemotongan hewan, pementangan kulit, penje-muran tulang, penyortiran bulu, pembuatan sosis, kaldu dan pasta daging
    15
    14,5
    14
    Peternakan, meliputi usaha peternakan untuk mengambil daging, kulit, tulang, bulu, telor, susu, madu, dan kepompong/sarangnya.
    11
    10
    9
    Industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan lainnya seperti : industri kecap, tauco, tempe, oncom, tahu, dan pengolahan kedelai atau kacang-kacangan lainnya.
    15
    12.5
    10
    Industri pakaian jadi, kecuali untuk keperluan kaki
    13.5
    13
    12.5

    Contoh Penerapan Norma Penghitungan
    Peredaran usaha WP Orang Pribadi pedagang Teksil …….. Rp200.000.000,00
    Penghasilan Netto 30%……………………………………………….. Rp  60.000.000,00
    Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Kawin dengan 3 anak
    ·         Diri WP ……………………… Rp15.840.000,00
    ·         Tambahan karena kawin  Rp 1.320.000,00
    ·         Tambahan 1 anak ………  Rp  1.320.000,00  
    Jumlah…………………………………………………………………..Rp   18.480.000,00
    Penghasilan Kena Pajak ……………………………………………… Rp    41.520.000,00
    Pajak Penghasilan terutang:
         5% x Rp41.520.000,00 =  Rp2.076.000,00
     [ pasal 14 PPh jo Kep-536/PJ/2000 ]
                                                                                                                              
    8. Sanksi Tidak Menyelenggarakan Pembukuan
        Bagi Wajib Pajak yang seharusnya menyelenggarakan pembukuan namun yang bersangkutan tidak menyelenggarakan pembukuan dikenakan sanksi sbb :
    a.     Pajak penghasilannya ditetapan berdasarkan Penghasilan Netto yang dihitung berda-sarkan Norma Penghitungan. Pada umunya penghasilan netto yang dihitung berdasarkan Norma Penghitungan hasilnya lebih tinggi dari pada penghasilan netto sebenarnya.
    1. Besarnya Pajak Penghasilan yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 50 % dari pajak yang kurang dibayar.
    Contoh :
    Peredaran bruto CV.ABC industri tahu …  Rp700.000.000,00
    Penghasilan Netto 15% …………………….  Rp 105.000.000
    Penghasilan Kena Pajak …………………….  Rp 105.000.000
    PPh terutang :   14 % x Rp105.000.000,00 =  Rp14.700.000
    PPh pasal 25 ………………………………………….    Rp10.000.000
    Kurang Disetor ……………………………………….    Rp  4.700.000
    Sanksi 50% ……………………………………………    Rp  2.350.000
    Jumlah yang harus dibayar ………………………    Rp  7.050.000
                                                                
    Dari contoh tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat dua sanksi yakni:
    ·         Besarnya penghasilan netto ditetapkan sebesar 15 % dari peredaran bruto padahal realitasnya mungkin tidak sampai sebesar jumlah tersebut atau bahkan kemungkinan perusahaan pada saat itu menderita rugi;
    ·         Adanya tambahan beban sanksi administrasi sebesar Rp6.700.000
        
    9.  Tahun Pajak dan Tahun Buku
    Pada dasarnya tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim (tahun kalender). Sedangkan tahun buku adalah periode antara dimulainya pembukuan sampai denga ditutupnya pembukuan. Dalam hal tahun buku sama dengan tahun tahun takwim maka tahun pajaknya adalah sama dengan tahun takwim/kalender.  Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahun takwim dengan syarat masanya tidak lebih dari 12 bulan.
    Apabila tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim maka penyebutan tahun pajaknya menggunakan tahun yang didalamnya terdapat enam bulan pertama atau lebih.
    Contoh 2 :
    ·         Pembukuan dimulai tanggal 1 April 2008 dan diakhiri 31 Maret 2009, maka tahun pajaknya adalah tahun 2008.
    ·         Pembukuan dimulai tanggal 1 Juli 2008 dan diakhiri tanggal 30 Juni 2009, maka tahun pajaknya adalah tahun 2008.
    ·         Pembukuan dimulai 1 Oktober 2008 dan ditutup tanggal 30 September 2009, maka tahun pajaknya adalah tahun 2009, karena dalam tahun 2008 jumlah bulannya tidak mencapai enam bulan.

    10.  Penghasilan dan Pengakuan atas Penghasilan
    Penghasilan (income) diartikan sebagai suatu penambahan aktiva dan penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontibusi penanaman modal (PSAK nomor 23 SAK 1994).
    Undang-Undang Pajak [psl 4 (1) PPh] menyatakan bahwa penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan yang bersangkutan.  Dapat dikatakan bahwa pada umumnya apa yang secara akuntansi dianggap sebagai penghasilan demikian pula menurut undang-undang perpajakan.
    Dalam hal pengakuan atas penghasilan, ketentuan perpajakan menyatakan bahwa penghasilan tersebut telah “diterima” atau “diperoleh”. Pengertian diterima menunjuk pada realisasi atas penghasilan sedangkan diperoleh menunjuk pada pengakuan penghasilan.

    Stelsel Kas dan Stelsel Akrual
    Stelsel kas adalah metode akuntansi yang menggunakan saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran kas sebagai kreteria untuk mengakui suatu beban atau biaya serta pendapatan atau penghasilan bruto. Laba usaha ditentukan dengan cara mengurangkan jumlah pengeluaran kas terhadap penerimaan kas dari penghasilan brutonya.
    Dalam stelsel kas ini tidak berarti semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas harus diakui sebagai pendapatan dan beban. Penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak berakibat harus diakui sebagai pendapatan dan biaya adalah:
    ·         Penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari transaksi modal, yaitu transaksi penyetoran atau penarikan modal.
    ·         Penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari transaksi pinjaman, yaitu transaksi dari penarikan dan pembayaran kembali pinjaman;
    ·         Pengeluaran kas yang bermanfaat lebih dari satu tahun.
    Untuk menentukan kapan penghasilan itu diterima atau diperoleh undang-undang perpajakan menunjuk pada metode pembukuan yang  yang diselenggarakan wajib pajak, yang dapat berupa akrual basis (stelsel akrual) maupun kas basis (stelsel).
    Dalam menggunakan stelsel kas dalam menghitung PPh harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    ·         Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan.  Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan;
    ·         Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi;
    Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat dikatakan stelsel campuran.[palas 28 (5) KUP].

    Stelsel Akrual adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan pada penghasilan yang diakui pada saat diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang.
    Dalam hal stelsel Akrual dalam penerapan undang-undang pajak tidak terdapat catatan secara khusus, yang artinya mengikuti metode berdasarkan akuntansi.
    Perlu ditambahkan bahwa termasuk dalam penerapan metode akrual adalah perhitungan penghasilan berdasarkan metode prosentase tingkat penyelesaian pekerjaan pada bidang usaha konstruksi. 

    11.Perbedaan Waktu dan Perbedaan Permanen
    Karena adanya koreksi-koreksi penyesuaian mengakibatkan ada perbedaan Laba Fiskal dengan Laba Komersial. Koreksi-koreksi ini terjadi karena adanya perbedaan perlakuan terhadap suatu pos biaya dalam perhitungan laba komersial dengan laba fiskal yang dida-sarkan pada aturan perpajakan. Perbedaan tersebut ada yang bersifat permanen dan ada pula yang bersifat Beda Waktu.
    Perbedaan Permanen terjadi misalnya terdapat adanya pos yang berdasarkan perhitungan laba komersial diakui, namun berdasarkan aturan perpajakan pos tersebut tidak diakui sebagai pos biaya, misalnya : sumbangan, pemberian penggantian dalam bentuk fasilitas ataupun natura, biaya representasi/jamuan tamu. Apabila laba komersial dan laba fiskal tersebut diperbandingkan untuk kurun waktu tertentu maka perbedaan tersebut akan tetap ada/permanen dan tidak terkoreksi.
    Perbedaan Waktu terjadi karena adanya distribusi pembebanan yang berbeda antara perhitungan laba komersial dengan laba fiskal, namun dalam kurun waktu tertentu sejatinya apabila dijumlahkan akan sama, misalnya pos biaya penyusutan.
    Untuk lebih jelasnya dapat diberikan gambaran sbb:

     

    Gambaran Beda Waktu dan Beda Permanen                                              ribuan rupiah

    Uraian
    Komersial
                     Perbedaan
    Fiskal
    Beda Waktu
    Beda Permanen
    1.Penjualan
      6.858.000


      6.858.000
    2.Harga Pokok
      6.183.000


      6.183.000
    3.Laba Bruto
         675.000


         675.000
    4.Bi Operasional
       dan Umum




      a.Gaji, THR dst
        120.000


        120.000
      b.Sewa Gedung
          20.000


          20.000
      c.Listrik,telpon
          25.000


          25.000
      d.Alat tulis/kanto
          25.000


          25.000
      e.Sumbangan
            6.000

         6.000
           Nihil
      f.Penyusutan
          20.000
        30.000

          50.000
      g.Bi Pemasaran
          15.000


          15.000
      h.Jamuan tamu
          25.000

        25.000
           Nihil
      i.Ongkos angkut
           4.000


           4.000
      j.Perjalanan
         10.000


         10.000
      k.Biaya lain-lain
         25.000


         25.000
      Jml Biaya
       295.000


       294.000
    5.Laba Netto 
       380.000


       381.000




    Gambaran Beda Waktu dan Beda Permanen

    Uraian
    Komersial
                     Perbedaan
    Fiskal
    Beda Waktu
    Beda Permanen
      e.Sumbangan
         Tahun 1
         Tahun 2
         Tahun 3
         Tahun 4
         Tahun 5
     

          6.000
          7.000
          5.000
          6.000
          6.000
        30.000


          6.000
          7.000
          5.000
          6.000
          6.000
        30.000

       Nihil
       Nihil
       Nihil
       Nihil
       Nihil  
       Nihil
     f.Penyusutan Mesin
       tahun 1
       tahun 2
       tahun 3
       tahun 4
      
       Jumlah
     
         20.000
         20.000
         20.000
         20.000
         20.000
       100.000

          (30.000)
           (5.000)
            7.500
            7.500
           20.000
             Nihil


         50.000
         25.000
         12.500
         12.500
            Nihil 
        100.000

    12.  Koreksi Positif dan Koreksi Negatif
    Karena adanya koreksi-koreksi penyesuaian mengakibatkan ada perbedaan Laba Fiskal dengan Laba Komersial. Koreksi-koreksi ini terjadi karena adanya perbedaan perlakuan terhadap suatu pos biaya/penghasilan dalam perhitungan laba-rugi komersial dengan laba-rugi fiskal yang didasarkan pada aturan perpajakan. Perbedaan tersebut menimbulkan terjadinya koreksi dari Laba Rugi Komersial untuk menghitung Laba Rugi Fiskal.  Kareksi dapat berupa Koreksi Positif atau dapat berupa Koreksi Negatif.
    Koreksi Positif terjadi apabila sebagai hasil dari koreksi tersebut mengakibatkan Laba Fiskal menjadi Lebih Besar dari pada Laba Komersial, atau sebaliknya mengakibatkan Rugi Fiskal menjadi lebih kecil dari pada Rugi Komersial. 
    Koreksi Negatif terjadi apabila sebagai hasil dari koreksi tersebut mengakibatkan Laba Fiskal menjadi Lebih Kecil dari pada Laba Komersial, atau sebaliknya mengakibatkan Rugi Fiskal menjadi Lebih Besar dari pada Rugi Komersial.  
     

    ©bayu dirgantara (wicaksono) notes 2011 - 2014 Catatan | TNB
    Design Downloaded from Free Blogger Templates | free website templates | Free PSD Graphics