PPN dan PPnBM



UU No. 8/1983
UU No. 11/1994
UU No. 18/2000
UU No. 42/2009

Obyek PPN
Pasal 4
a.  penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah
     Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b.  impor Barang Kena Pajak;
c.  penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
d.  pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean;
e.  pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
  1. ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
  2. ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
  3. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
Pasal 16C
“Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan”.
Pasal 16D
“Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang PM-nya tdk dapat dikreditkan sbgmn dimaksud dlm Psl 9 ayat (8) huruf b dan huruf c."
Istilah dalam PPN
Mekanisme Pemungutan (Indirect Substraction Method dan Invoice Method)
  1. Pajak Keluaran
                Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh
                Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan  Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau            ekspor Jasa Kena Pajak.
  1. Pajak Masukan
                Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh
                Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak
  1. Faktur Pajak
                Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak
                yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
Istilah dalam PPN
BKP (Barang Kena Pajak)
Barang
                -  barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat  berupa :
                                  a. barang bergerak atau
               b. barang tidak bergerak, dan
         - barang tidak berwujud.
Barang Kena Pajak (BKP)
                barang sebagaimana dimaksud dalam Ps. 1 angka 2 yang
                dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN.
Pada dasarnya semua Barang dikenakan PPN,
kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN/PPnBM (Negative List)
(Pasal 4A)
                 
Istilah dalam PPN
Non BKP (Bukan Barang Kena Pajak) : Barang yang tidak dikenakan PPN
Kelompok barang yang tidak dikenakan PPN adalah :
a.   Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;(minyak mentah (crude oil);gas bumi;panas bumi;pasir dan kerikil;batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit).
b.   Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; ( beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium).
c.   Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
      ( meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering ).
d.   Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
                 
Istilah dalam PPN
JKP (Jasa Kena Pajak)
Jasa
                setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan               hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak                 tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
Jasa Kena Pajak (BKP)
                Jasa sebagaimana dimaksud dalam Ps. 1 angka 5 yang
                dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN.
Pada dasarnya semua Jasa dikenakan PPN,
kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN/PPnBM (Negative List)
(Ps 4A UU PPN)
                 
Istilah dalam PPN
Non JKP (Bukan Jasa Kena Pajak) : Jasa yang tidak dikenakan PPN
Kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN adalah :
                 
  1. Jasa pelayanan kesehatan medik;
  2. Jasa pelayanan sosial;
  3. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
  4. Jasa keuangan;
  5. Jasa asuransi ;
  6. Jasa keagamaan;
  7. Jasa pendidikan;
  8. Jasa kesenian dan hiburan;
  9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
  10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
  11. Jasa tenaga kerja;
  12. Jasa perhotelan;
  13. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan  pemerintahan secara umum.
  14. Jasa penyediaan tempat parkir
  15. Jasa telepon umum denganmenggunakan uang logam
  16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
  17. Jasa boga atau katering
Istilah dalam PPN
Penyerahan BKP adl setiap kegiatan penyerahan BKP ( Ps.1(A) ayat(1) )
Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
                a.            penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
                b.            pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau
                                perjanjian sewa guna usaha (leasing);
                c.             penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui j          juru  lelang;
                d.            pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
                e.            Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan      semula  tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran      perusahaan;
                f.             penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya     dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
                g.            penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
                h.            penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka            perjanjian  pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang            penyerahannya  dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada                 pihak     yang membutuhkan  Barang Kena Pajak.
                 
Istilah dalam PPN
Tidak termasuk Penyerahan BKP (Ps. 1A(2) adalah :
  1. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
  2. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
  3. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam  hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
  4. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
  5. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
                diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang
                Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud
                dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.         
Istilah dalam PPN
Penyerahan JKP adalah setiap kegiatan pemberian Jasa kena Pajak.
Ekspor Barang Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan BKP berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
Pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
Istilah dalam PPN
Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
Istilah dalam PPN
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
Istilah dalam PPN
Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ( tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK-571, ≤ 600 jt/thn) kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak). Lihat Ps. 3A
Pemungut PPN adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor,               dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.
Istilah dalam PPN
Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah
 Harga Jual,
 Penggantian,
 Nilai Impor,
 Nilai Ekspor, atau
 Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
    yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yg terutang.
Istilah dalam PPN
Harga Jual,
                nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
                seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang   Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang           dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga
                yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
 Penggantian,
                nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau  seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan  Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor  Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasukPajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam  Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atauseharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima  manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar  Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
Istilah dalam PPN
Nilai Impor,
                nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea          masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak              berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-  undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak            termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut      Undang-undang ini.
Nilai Ekspor,
                nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
                seharusnya diminta oleh eksportir.
Istilah dalam PPN
wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi  Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor  10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Subyek PPN
PKP
Ps. 4 (a), (c), (f), (g), (h). Ps. 16 D jo Ps. 1 (15)
Subyek PPN
Setiap Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP WAJIB dikukuhkan menjadi PKP
(tidak termasuk Pengusaha Kecil, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih utk dikukuhkan menjadi PKP)
Kewajiban PKP
Melaporkan usaha utk dikukuhkan
Subyek PPN
Diatur dalam Ps. 4 (b), (d), (e). Ps. 16 C UU PPN
Subyek PPN
Diatur dlm Ps. 2 (2) PP 143/2000
Subyek PPN
KPKN dan Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah
(Diatur dlm KMK-563/KMK.03/2003)
PPN terutang = Tarif x DPP
Tarif dan DPP
DPP Umum
  1. Harga Jual
  2. Penggantian
  3. Nilai Ekspor
  4. Nilai Impor
Pasal 2 (2) a
                Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain,
Pasal 2 (2) a
                atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir;
Pasal 2 (2) b
                “Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak  langsung;”
Pasal 2 (2) c
                “Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan  lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat .”
FAKTUR PAJAK
dan
NOTA RETUR
Faktur Pajak (FP) merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP karena melakukan penyerahan BKP/JKP atau bukti pungutan karena impor BKP yg digunakan oleh DJ BC
Fungsi Faktur Pajak :
Bukti pungutan PPN dan PPnBM bagi PKP penjual BKP/JKP dan atau DJ BC atas impor BKP
Bukti pembayaran PPN dan PPnBM bagi PKP pembeli BKP/JKP
Sarana pengkreditan PPN Masukan
Dasar pembuatan Nota Retur
Faktur Pajak
Faktur Pajak
Faktur Pajak paling sedikit memuat ket. ttg :
  1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  2. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  6. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  7. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
Saat Pembuatan FP (Sebelum UU PPN terbaru)
Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat:
pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Saat Pembuatan FP (Sesudah UU PPN terbaru)
Faktur Pajak harus dibuat pada saat:
Pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Saat Pembuatan FP
Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lambat:
pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
Pengadaan FP
Pengusaha Kena Pajak melakukan pengadaan sendiri atas Faktur Pajak  yang diterbitkannya.
Faktur Pajak  dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing 1 (satu) lembar untuk pembeli dan 1 (satu) lembar untuk penjual, dan dapat dibuat lebih dari 2 (dua) rangkap yang secara nyata dijelaskan peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak  yang bersangkutan
FP Penjualan = FP Standar, dalam hal….
Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dan  pengisiannya sesuai dengan Tata Cara Pengisian Keterangan pada Faktur Pajak  sebagaimana dimaksud pada PER-13/PJ./2010, dipersamakan dengan Faktur Pajak.
KODE FAKTUR PAJAK
Tata Cara Penerbitan FP
  1. Kode Transaksi
  2. Kode Status
  3. Kode Cabang
    1. Bagi PKP yg dipusatkan sec jabatan di KPP Modern :
yang belum online penerbitan FP Std
KP/KCab ada yg sbg Penyelenggara Kawasan Berikat dan/ Pengusaha di kawasan berikat dan/ berada di P. Batam dan/ dapat fasilitas Kemudahan Impor Utk tujuan Ekspor.
Maka ditentukan sendiri KP 000, Kcab mulai 001 berdasar tgl pengukuhan.
Dapat ditambah dan/atau dihentikan penggunaannya
Tidak boleh diubah peruntukannya dan yang sudah dihentikan penggunaannya tidak boleh digunakan lagi
    1. Selain PKP tsb di atas, Kode Cabang diisi 000
Tata Cara Penerbitan FP
Tata Cara Penerbitan FP
  1. Penandatanganan
PKP memberitahukan Pejabat yg ditunjuk (dapat lebih dari 1) dan contoh tanda tangannya, paling lambat sebelum menandatangani
PKP memberitahukan bila ada perubahan
PKP OP yg tidak memiliki struktur org yg FP-nya ditandatangani oleh Kuasa wajib memberitahukan + surat kuasa.
Pejabat yg ditunjuk termasuk Pejabat di Cabang yg menandatangani FP yg diterbitkan secara online
SANKSI (Ps. 14 ayat (4))
PKP menerbitkan FP Cacat :
FP yg tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dlm Psl 13 ayat (5) UU PPN.
Termasuk didalam pengertian FP cacat :
FP yang PKP-nya (PKP tertentu) tlbt atau tidak memberitahukan penggunaan Kode Cabang (termsk bila ada penambahan atau penghentian penggunaan Kode Cabang) s.d. diterimanya pemberitahuan
FP yang PKP-nya (selain PKP tertentu) menggunakan Kode Cabang selain 000
FP No Urut 1 tidak di awal th takwim, yg PKP-nya tidak atau terlambat memberitahukan s.d. MsPj Desember atau diterimanya pemberitahuan






Tatacara Pembetulan, Penggantian dan Pembatalan Faktur Pajak

diatur

lampiran VIII huruf A, B, C,
 PER-13/PJ./2010
SANKSI ATAS PELANGGARAN SYARAT FORMAL FAKTUR PAJAK
Dokumen = FP
PIB yang dilampiri SSP atau SSPCP oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor Barang Kena Pajak;
PEB  yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM;
Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi.
Ticket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Deliverry Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.
FP Gabungan (Ps. 13 (2) UU PPN)
Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim.
Nota Retur (Ps. 5A UU PPN)
Diatur lebih lanjut dlm KMK-596/KMK.04/1994
Nota retur dibuat bila ada pengembalian BKP (mulai 1 April 2010 diatur juga Nota retur atas penyerahan JKP yang dibatalkan)
PENGKREDITAN 
Pajak Masukan
PM (PM) adl PPN yg seharusnya dibayar oleh PKP krn perolehan BKP dan/ penerimaan JKP dan/pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah Pabean dan/ pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean dan/ impor BKP
Pedoman Pengkreditan PM :
Ps. 1 angk. 24; Ps 9 (2), (2a), (5), (6), (7), (8), (9); Ps. 16B (2), (3) UU PPN
Ps 12 PP-143/2000 jo PP-22/2002
PMK-45/PMK.03/2008
PER-159/PJ./2006
SE-13/PJ.52/2006
Prinsip Dasar Pengkreditan PM
PM dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan PK untuk Masa Pajak yang sama.
Namun demikian, bila ketentuan di atas tdk bisa dijalankan, maka PM yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan PK pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
Apabila dalam suatu Masa Pajak, PM yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (pada akhir tahun buku) atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
FP yg diterima PKP merupakan bukti pembayaran PM yg dpt dikreditkan dgn PK. PKP yg menerima Faktur Pajak Standar yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak Standar seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah bukan merupakan Faktur Pajak Standar, sehingga tidak dapat dikreditkan (PER-159/PJ./2006)
Prinsip Dasar Pengkreditan PM
PM yg dpt dikreditkan adl PM yg dibayar utk Perolehan BKP dan JKP yg berhubungan langsung dgn kegiatan usaha, yaitu pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemsaran dan manajemen atas penyerahan BKP atau JKP ybs.
Dlm Ps. 7 (1) PP-143/2000 ditetapkan bhw Penghapusan Piutang tdk mengakibatkan koreksi terhadap :
    1. PK yang telah dilaporkan oleh PKP Penjual
    2. PM yg telah dikreditkan atau dibebankan sbg biaya oleh PKP pembeli/Penerima Jasa
Dlm Ps. 7 (2) PP-143/2000 ditetapkan bhw atas BKP yg musnah atau rusak krn bencana alam atau sebab lain diluar kekuasaan PKP, tidak mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian pajak yg telah dikreditkan atau yg telah dibebankan sbg biaya perolehan BKP yang musnah atau rusak tsb.
Prinsip Dasar Pengkreditan PM
Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.
                (Pajak Masukan yang telah dikreditkan tersebut dan telah  diberikan pengembalian ,wajib dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak Pengkreditan Pajak Masukan dimulai.) Ps. 9 (2a) dan (6a) UU PPN
Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan, sepanjang Faktur Pajaknyaditerima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi. Ps. 9 (14) UU PPN
Prinsip Dasar Pengkreditan PM
Dlm KEP-87/PJ./2002 dan SE-04/PJ.51/2002 diatur PM atas pemakaian sendiri BKP/JKP dan pemberian cuma-Cuma, sbb :
    1. Pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif
                Atas pemakaian sendiri oleh PKP untuk tujuan konsumtif, terutang PPN. PPN tsb merupakan PK dan juga PM bagi PKP ybs. PM ini tdk bisa dikreditkan, FP bisa dibuat dalam bentuk FP sederhana
    1. Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif
                Yg dimaksud dgn tujuan produktif adl pemakaian BKP/JKP yg nyata-nyata digunakan utk kegiatan produksiselanjutnya atau utk kegiatan yg mempunyai hubungan lsg dgn kegiatan usaha PKP.
                PK hrs dibayar oleh PKP ybs. PPN yg dibayar tsb merup. PM yg dpt dikreditkan. FP yg dibuat adl FP Standar.
    1. Pemberian cuma-Cuma
                Terutang PPN dan hrs dibuat FP. PPN yg terutang hrs dipungut dan dibayarsendiri oleh PKP ybs dan merupakan PK.
    1. PPN yg dibayar oleh PKP atas perolehan BKP/JKP yg digunakan utk menghasilkan BKP/JKP yang dipakai sendiri/diberikan cuma-cuma merupakan PM yg dpt dikreditkan.
Prinsip Dasar Pengkreditan PM
PM yg tidak dpt dikreditkan (Ps. 9 (8) dan Ps. 16 B (3) UU PPN :
perolehan BKP atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak yang identitas pembelinya tidak ada (mulai 1/04/2010);
Prinsip Dasar Pengkreditan PM
PM yg tidak dpt dikreditkan (Ps. 9 (8) dan Ps. 16 B (3) UU PPN :
perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan/atau ayat (9);
pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
perolehan BKP atau JKP yang PMnya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
perolehan BKP atau JKP yang PMnya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
PM yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan.  
perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum  Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a)
Pengkreditan PM bagi PKP yg dikenakan PPh dgn Norma Penghasilan Netto
(PMK-45/PMK.03/2008)
Pengkreditan PM bagi PKP yg dikenakan PPh dgn Norma Penghasilan Netto
(PMK-45/PMK.03/2008)
PE yang termasuk kategori :
Menyerahkan BKP melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan yang dilakukan dari rumah ke rumah;
Menyediakan BKP yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut ;dan
Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa BKP yang dibelinya.
PKP tsb wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat PKP dikukuhkan dengan cara membubuhkan catatan pada Surat Pemberitahuan Masa PPN bahwa yang bersangkutan menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM.
Besarnya PM yg dpt dikreditkan :
    1. 80% x PK, jk yg diserahlan adl BKP yg dilakukan oleh PE
    2. 70% x PK, jk yg diserahkan adl BKP yg dilakukan oleh PKP selain PE
    3. 40% x PK, jk yg diserahkan adalah JKP.
Dlm hal PKP jg melakukan penyerahan yg tdk terutang PPN hrs dibuat catatan terpisah
Pedoman Pengkeditan Bagi PKP yg melakukan Penyerahan yg terutang PPN dan penyerahan yg tidak terutang PPN atau dibebaskan
(KMK-575/KMK.04/2000)
PKP yang menggunakan Barang Modal baik untuk :
kegiatan usaha yang menghasilkan BKP dan atau JKP yang atas penyerahannya terutang PPN; dan
kegiatan lain yang tidak terutang PPN dan atau
dibebaskan dari pengenaan PPN,
dapat mengkreditkan PM atas perolehan Barang Modal tersebut, yang besarnya sebanding dengan prosentase penggunaan Barang Modal yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan BKP dan atau JKP, yang atas penyerahannya terutang PPN
Pedoman Pengkeditan Bagi PKP yg melakukan Penyerahan yg terutang PPN dan penyerahan yg tidak terutang PPN atau dibebaskan
(KMK-575/KMK.04/2000)
                Dalam hal PKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mengkreditkan seluruh PM atas Barang Modal tersebut, maka bagian PM untuk kegiatan lain yang tidak terutang PPN dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN, dihitung dengan rumus sebagai berikut :
                                                  PM
                                p‘     x     ----------
                                                    T
Dengan ketentuan bahwa :
p'            adalah besarnya prosentase rata-rata penggunaan Barang Modal untuk kegiatan lain yang tidak terutang PPN dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN dalam satu tahun buku;
T              adalah masa manfaat Barang Modal yang ditentukan sebagai berikut :
                - untuk bangunan adalah 10 tahun
                - untuk Barang Modal lainnya adalah 5 tahun;
PM adalah jlh PM atas perolehan dan/ pemeliharaan Barang Modal yg telah dikreditkan.
Pedoman Pengkeditan Bagi PKP yg melakukan Penyerahan yg terutang PPN dan penyerahan yg tidak terutang PPN atau dibebaskan
(KMK-575/KMK.04/2000)
Pedoman Pengkeditan Bagi PKP yg melakukan Penyerahan yg terutang PPN dan penyerahan yg tidak terutang PPN atau dibebaskan
(KMK-575/KMK.04/2000)
Pedoman Pengkeditan Bagi PKP yg melakukan Penyerahan yg terutang PPN dan penyerahan yg tidak terutang PPN atau dibebaskan
(KMK-575/KMK.04/2000)
RESTITUSI
PPN dan PPnBM
(Ps. 9 (13) dan Ps. 10 (3) UU PPN
RESTITUSI PPN
( PK-PM = PPN LB )
LB PPN biasanya terjadi karena :
  1. PKP melakukan ekspor
  2. PKP menjadi Pemasok Pengusaha di Kws berikat atau PKP berstatus EPTE (Entrepot Produk utk Tujuan Ekspor)
  3. PKP melakukan penyerahan BKP/JKP kpd konsumen yg dpt fasilitas PPN Tdk Dipungut
  4. PKP melakukan penyerahan BKP/JKP ke Pemungut PPN
  5. Kekeliruan pemungutan yg dilakukan oleh PKP (kelebihan pembayaran pajak krn adanya pembayaran yg tdk seharusnya terhutang)
RESTITUSI PPnBM
LB PPnBM biasanya terjadi karena :
  1. Dalam hal PKP mengekspor BKP yang tergolong Barang Mewah, dimana atas perolehan Barang Mewah tersebut telah dibayar PPnBM-nya.
  2. Kekeliruan pemungutan yg dilakukan oleh PKP
Saat Pengajuan Restitusi
  1. Atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. (Pola umum)
  2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimasud pada ayat (4) dan ayat (4a), UU PPN, atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:
       a. PKP yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
                b. PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa
           Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
                c. PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa
           Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;
                d. PKP yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
                e. PKP yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau
                f. PKP dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
SAAT PENGAJUAN RESTITUSI
Pengembalian Pendahuluan
Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e UU PPN, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
RESTITUSI UNTUK TURIS ASING
MEKANISME RESTITUSI
(PER-122/PJ./2006, tgl. 05/08/2006)
  1. Permohonan diajukan ke KPP tempat PKP dikukuhkan.
  2. Permohonan restitusi ditentukan satu permohonan utk satu masa pajak.
  3. Permohonan restitusi disampaikan PKP dgn melalui :
  1. SPT Masa PPN yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan cara mengisi kolom " Dikembalikan"(restitusi)", atau
  2. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan (restitusi)" dalam SPT Masa Pajak PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
MEKANISME RESTITUSI
(PER-122/PJ./2006, tgl. 05/08/2006)
  1. Dilampiri dengan dokumen pendukung :
    1. Faktur PK dan PM yg berkaitan dgn kelebihan pembayaran PPN yg direstitusi (termasuk dokumen pendukungnya : faktur penjualan/pembelian, bukti pengiriman/penerimaan barang, bukti penerimaan/pembayaran uang).
    2. Dlm hal impor BKP :
      1. PIB
      2. SSP atau bukti pungutan oleh DJ BC
      3. Lap. Pemeriksaan Surveyor (wajib LPS)
      4. Surat Kuasa kepada atau dokumen lain dlm hal menggunakan PPJK (Persh. Pengurusan Jasa Kepabeanan)
MEKANISME RESTITUSI
(PER-122/PJ./2006, tgl. 05/08/2006)
  1. Dilampiri dengan dokumen pendukung :
    1. Dalam hal ekspor :
      1. PEB yg tlh difiat muat oleh DJBC dilampiri dgn faktur penjualan
      2. Bill of Lading dan Airway Bill, packing list.
      3. Wesel ekspor atau bukti transfer.
      4. Polis asuransi atas BKP (optional)
      5. Sertifikasi dari instansi ttt (optional)
    2. Dlm hal penyerahan BKP/JKP ke Pemungut PPN :
      1. Kontrak atau SPK
      2. SSP
MEKANISME RESTITUSI
(PER-122/PJ./2006, tgl. 05/08/2006)
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN RESTITUSI
(PER-122/PJ./2006, tgl. 05/08/2006)
2 bulan sejak saat diterimanya permohonan, kecuali permohonan yang penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan utk semua jenis pajak
12 bulan sejak saat diterimanya permohonan sepanjang penyelesaian atas permohonan tsb dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN RESTITUSI
(PER-122/PJ./2006, tgl. 05/08/2006)
Bila jangka waktu telah terlewati dan DJP tidak menerbitkan surat ketetapan pajak, maka permohonan dianggap diterima dan SKPLB harus diterbitkan dlm waktu plg lama 1 bulan setelah jangka waktu itu berakhir.
DJP dpt melakukan peemriksaan dan menerbitkan SKP thd PKP Kriteria tertentu, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. (Ps. 13 (3) c, UU KUP)
PEMUNGUT PPN/PPnBM
PEMUNGUT PPN/PPnBM
Keppres No. 180 Tahun 2000
KMK-563/KMK.03/2003
PEMUNGUT PPN/PPnBM (KMK-563)
Bendaharawan Pemerintah (Pusat dan Daerah < Propinsi, Kabupaten, Kota >)
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
Mekanisme Pemungutan
Pemungut PPN wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas :
    1. Penyerahan BKP/JKP yg dilakukan oleh PKP Rekanan
    2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean
    3. Pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean
PPnBM hanya dipungut dlm hal PKP Rekanan adl Pabrikan dari BKP BM.
Mekanisme Pemungutan
Saat Pemungutan PPN dan PPnBM oleh Pemungut PPN dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan PKP Rekanan Pemerintah
Pada saat PKP Rekanan mengirim tagihan diwajibkan membuat :
    1. FP yg sudah diisi lengkap (tgl FP = tgl tagih)
    2. FP dibuat rangkap 3
    3. SSP (rkp 5 utk Bendaharawan, rkp 4 utk KPKN)
      Identitas PKP Rekanan
      Jumlah Pajak yag terutang
      Kolom Masa Pajak, tanggal Pembuatan, tanda tangan dikosongkan karena akan diisi oleh Pemungut PPN pada masa dilakukan pembayaran.
Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan oleh Pemungut PPN
Penyetoran :
PPN/PPnBM yg dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan,
Sedangkan pencatatan penyetoran PPN/PPnBM yang dipungut KPKN dilakukan pd saat pemungutan PPn/PPnBM yakni saat pembayaran oleh KPKN kpd PKP Rekanan.
Pelaporan :
Bendaharawan Pemerintah diwajibkan melaporkan PPN/PPnBM yg telah dipungut dan disetor plg lambat 14 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan, dibuat rangkap 3 dgn perincian :
Lembar ke-1, dilampiri FP lembar ke-3 utk KPP.
Lembar ke-2, untuk KPKN.
Lembar ke-3, untuk arsip Bendaharawan
KPKN
    1. KPKN setiap hari kerja menyampaikan lembar ke-3 FP  yg telah dibubuhi catatan nomor dan tanggal advis ke KPP.
    2. Dlm hal tidak ada FP yg disampaikan pd hari itu, Surat Pengantar  Tetap dibuat dgn catatan “Faktur Pajak Nihil”
Obyek Pemungutan
Ekspor dan
Impor BKP/JKP
EkspoR
Ekspor BKP berwujud adl kegiatan mengeluarkan BKP berwujud dari dalam daerah Pabean ke luar daerah Pabean
Ekspor BKP tdk berwujud adl kegiatan pemanfaatan BKP Tdk berwujud dari daerah pabean di luar daerah pabean
Ekspor JKP adl kegiatan penyerahan JKP di luar daerah pabean
Ekspor BKP/JKP mengakibatkan BKP/JKP  tsb dikonsumsi di luar daerah Pabean
O.k.i Ps. 7 ayat (2) UU PPN mengatur bhw tarif PPN atas ekspor adl 0%
EkspoR
Ekspor bukan BKP oleh Pengusaha, bkn merupakan obyek PPN. Shg Pengusaha yg melakukan ekspor bukan BKP tdk perlu dikukuhkan sbg PKP.
Pengukuhan sbg PKP bagi eksportir BKP adl utk kepentingan PKP tsb d.h.i utk keperluan restitusi PPN.
EkspoR
PPN terutang :
                                Tarif (0%) x DPP
DPP ekspor adl Nilai Ekspor, yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yg diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
Jenis Kegiatan Ekspor
IMpoR
Impor adl kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Pabean ke dalam daerah Pabean
Ps. 4 (b) UU PPN, PPN dikenakan atas impor BKP.
Siapapun yang mengimpor BKP akan dikenakan PPN.
impor
PPN terutang :
                                Tarif (10%) x DPP
DPP Impor adl Nilai Impor, yaitu nilai berupa uang yg termasuk dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya.
Jenis Kegiatan Impor
Handling Import
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/ JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/ JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean
Pasal 3A ayat (3), Pasal 4 huruf d,e. UU PPN
Bisa juga dikatakan sbg Impor BKP Tidak Berwujud atau Impor JKP.
Karena di konsumsi di dalam daerah Pabean, maka sesuai dengan karakter PPN sbg pajak atas konsumsi dalam negeri, maka dikenakan PPN.
Tidak menyebutkan subyek yang melakukan pemanfaatan, dgn demikian siapapun yg melakukan kegiatan tsb diatas akan dikenakan PPN
Mekanisme
a)      Saat mulai pemanfaatan adl ditentukan mana yg lebih dahulu dilakukan dari peristiwa sbb :
1)      Saat scr nyata BKP Tdk berwujud atau JKP tsb digunakan.
2)      Saat harga perolehannya dinyatakan sbg hutang.
3)      Saat harga jual atau penggantian ditagih oleh pihak yg menyerahkan.
4)      Saat harga perolehan dibayar sebagian atau seluruhnya
5)      Saat ditandatangani perjanjian bila poin 1 s.d. 4 tidak diketahui.
b)      BKP Tidak Berwujud dpt berupa hak patent, hak cipta dan merk dagang
Mekanisme
c)       JKP dari luar daerah Pabean dapat berupa :
1)      JKP yg melekat atau ditujukan pd brg tidak bergerak yg terletak didalam daerah Pabean. Cth : Maket Gedung yg terletak di Jkt dibuat di Singapura.
2)      JKP yg melekat atau ditujukan utk brg bergerak yg berada atau dimanfaatkan di dalam daerah Pabean. Cth : Rig yag disewa dari penusaha HK utk keg. Pencarian sumber minyak di Laut Jawa.
3)      Jasa yg dilakukan scr fisik di dalam daerah Pabean. Cth : Jasa Konsultan, pengacara, akuntan publik, jasa surveyor oleh pengusaha dari luar daerah pabean tetapi dilakukan di dalam daerah pabean.
Mekanisme
d)      Cara penghitungan PPN terhutang :
1)      10% dari jumlah yg dibayarkan atau seharusnya dibayarkannya dalam hal :
a.       Jumlah yag dibayarkan belum termasuk PPN
b.      Tidak diketemukan surat perjanjian untuk pembayaran dimaksud
c.       Ada surat perjanjian, tapi tidak ada penegasan bhw dlm harga kontrak sdh termasuk PPN.
2)      10/110 dari jumlah pembayaran yg dinyatakan sdh termasuk PPN.
e)      OP atau badan yg memanfaatkan BKP Tdk Berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, wajib mendaftarkan diri utk memperoleh NPWP.
Mekanisme
f)       Penyetoran pajak terhutang :
1)      PPN terhutang wajib disetor ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut.
2)      Penyetoran dilakukan dengan cara berikut :
a.       Menggunakan SSP
b.      Kolom identitas diisi dgn identitas Pengusaha yg berkedudukan di luar daerah Pabean
c.       Kolom NPWP diisi : angka 0, kecuali utk kode KPP diisi sesuai dengan KPP dimana pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP tersebut terdaftar.
d.      Kolom tandatangan diisi oleh pihak yang memanfaatkan BKP Tidak berwujud dan JKP dari luar daerah Pabean beserta NPWP-nya.
Mekanisme
g)      Pelaporan pajak terhutang :
1)      Bagi PKP, pajak yg disetor ke bank persepsi tsb merupakan PM yg dpt dikreditkan, dilaporkan dalam SPT Masa PPN
2)      Bagi non PKP, laporan dilakukan dengan cara mengirimkan lembar ke-3 SSP ke KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan yang sama dilakukan setoran.
PPN atas Jasa Perdagangan
SE-08/PJ.52/1996, 29/03/1996
Jasa perdagangan yg dikategorikan sebagai pemanfaatan JKP dari Luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean
Pengusaha jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean;
Pengusaha jasa perdagangan berada diluar Daerah Pabean, sedang pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan dan penjual barang berada di dalam Daerah Pabean;
Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang berada di luar Daerah Pabean,sedang pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean;
Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di luar Daerah Pabean,sedang penjual barang selaku  penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean.
PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
Ps. 16C UU PPN
Pasal 16 C UU PPN :

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."
Mekanisme
a)      Membangun sendiri dikenakan PPN bila :
1)      Dilakukan tdk dlm kegiatan usaha atau pekerjaan
2)      Yg dibangun adl bangunan utk tempat tinggal tdk termasuk fasilitas penunjang, tapi bila utk tempat usaha termsk semua fasilitas penunjang
3)      Luas bangunan (mulai 1 April 2010) menjadi 300 m2 atau lebih
4)      Bangunan bersifat permanen artinya konstruksi bangunan tahan s.d. 25 tahun atau lebih.
b)      Kegiatan pembangunan yg dilakukan secara bertahap, sepanjang tidak lebih dari 2 tahun, diperlakukan sebagai satu kesatuan kegiatan.
c)       Saat terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah pada saat dimulainya kegiatan membangun sendiri secara fisik seperti penggalian fondasi, pemasangan tiang pancang, atau kegiatan fisik lainnya.
d)      Tempat pajak terutang adl tempat bangunan didirikan.
Mekanisme
e)      DPP adl 40% dr seluruh pengeluaran pembangunan pd bln ybs, (tdk termasuk harga tanah)
                sehingga PPN yg terutang dihitung 10% x 40% x jumlah pengeluaran dalams satu bulan.
e)      Krn PPN dihitung dr DPP sebesar  40% x jmlh pengeluaran, mk PM yg dibayar dlm kegiatan ini tdk dpt dikreditkan lagi.
f)       PPN terutang dibayar ke Bank selambat-lambatnya akhir bulan berikut.
Mekanisme
g)      Bagi PKP laporan dilakukan dgn jalan mengisi SPT Masa dgn dilampiri SSP lembar ke-3
h)      Bagi non-PKP, laporan dilakukan dgn cara mengirimkan lembar ke-3 SSP kepada KPP yg wilayahnya meliputi tempat bangunan didirikan. Dlm hal pihak yang membangun sendiri tidak mempunyai NPWP, kolom NPWP dlm SSP diisi : angka 0, kecuali utk kode KPP (sesuai KPP yg wilayahnya meliputi bangunan tsb didirikan)
Mekanisme
i)        KEP-387/PJ./2002, 19/08/2002, ditegaskan perlakuan PPN atas kegiatan membangun sendiri di dalam kawasan real estate yg dilakukan oleh pemilik kavling sbb :
1)      Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan di dalam kawasan realestat oleh pemilik kaveling terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KEP-387/PJ./2002
2)      Pada saat ditandatanganinya Surat Pemesanan Tanah/Surat Perjanjian Pra Jual Beli/Perjanjian Pra Jual Beli/Akte Jual Beli atas transaksi penjualan tanah kaveling, pembeli tanah kaveling wajib mengisi dan menandatangani formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang diberikan oleh pihak realestat.
3)      Pengusaha realestat wajib melaporkan transaksi penjualan tanah kaveling kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tanah kaveling berada dengan mengirimkan tembusan formulir pernyataan tsb. paling lambat satu bulan sejak tanggal penandatanganan formulir.
4)      Apabila pengusaha realestat tidak melakukan kewajiban tersebut, maka kegiatan pendirian bangunan di atas tanah kaveling tersebut dianggap dilakukan oleh pengusaha realestat.
Penyerahan Aktiva yg Menurut Tujuan Semula Tidak utk Diperjualbelikan
“Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang PM-nya tdk dapat dikreditkan sbgmn dimaksud dlm Psl 9 ayat (8) huruf b dan huruf c."
Pasal 16 D UU PPN dan PPnBM
Subyek :
PKP
Obyek :
Aktiva yg menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (aktiva bekas atau bukan barang dagangan)
Syarat :
berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, serta bukan penyerahan aktiva berupa sedan dan station wagon..
PPN terhutang
Tarif (10%) x DPP (Harga Jual)
Bila PKP terlanjur menyetor PPN yang terhutang atas pengalihan aktiva eks Ps. 16 D dgn menggunakan SSP tersendiri, mk setoran tersebut dimasukkan ke butir II huruf b Formulir 1111 (Induk SPT) yaitu PPN Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama.
PPnBM
Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 10 UU PPN dan PPnBM
Mekanisme
  1. Atas impor dan penyerahan BKP yg tergolong Mewah oleh PKP yg menghasilkan BKP yg tergolong Mewah disamping dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM
  2. PPnBM hanya dipungut sekali, yaitu pd waktu impor atau pd wkt menyerahkan BKP yg tergolong Mewah itu oleh Pabrikan
  3. PPnBM tidak dapat dikreditkan baik thd PPN ataupun PPnBM
Mekanisme
  1. Tarif PPnBM berkisar antara 10% s.d. 200%
  2. Atas ekspor BKP yg tergolong Mewah dikenakan PPnBM dengan tarif 0%, oleh karena itu PKP yg mengekspor BKP yg tergolong Mewah dapat meminta kembali PPnBM yg telah dibayar pd waktu perolehan BKP Mewah yang diekspor tersebut.
KRITERIA BKP MEWAH
Karakteristik PPnBM
ü  PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPN
ü  PPnBM hanya dikenakan satu kali (yaitu pd saat impor atau pd saat penyerahan BKP Mewah oleh PKP Pabrikan)
ü  PPnBM tidak dpt dikreditkan shg diperlakukan sbg biaya
ü  Dlm hal BKP Mewah diekspor, PPnBM yg dibayar pd saat perolehannya dpt diminta kembali/restitusi
Jenis BKP yang dikenakan PPnBM
  1. BKP yg tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yg dikenakan PPnBM
    1. KMK-570/KMK.04/2000
    2. KMK-381/KMK.03/2001
    3. KMK-141/KMK.03/2002
    4. KMK-39/KMK.03/2003
    5. PMK-620/PMK.03/2004
    6. PMK-35/PMK.03/2008
    7. BKP yg tergolong Mewah yang berupa Kendaraan Bermotor yg dikenakan PPnBM
    8. PP-43/2003
    9. KMK-355/KMK.03/2003
PPnBM tidak dikenakan atas impor atau penyerahan :
  1. Kendaraan completely knock down (CKD)
  2. Kendaraan sasis
  3. Kendaraan pengangkutan barang
  4. Kendaraan road dua dgn kapasitas s.d. 250 CC.
  5. Kendaraan bermotor utk pengangkutan 16 org atau lebih termasuk pengemudi
PPnBM dibebaskan atas impor
  1. Kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kendaraan, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum
  2. Kendaraan protokoler kenegaraan
  3. Kendaraan bermotor utk pengangkutan 10 s.d. 15 org termasuk pengemudi yg digunakan utk kendaraan dinas TNI atau POLRI
  4. Kendaraan patroli TNI/POLRI
Untuk memperoleh pembebasan PPnBM, mk Pengusaha wajib memiliki SKB PPnBM.
Bila ternyata dlm 5 thn kendaraan tsb dipindahtangankan/berubah peruntukannya mk PPnBM yg terutang pd saat impor/perolehan wajib dibayar kembali dlm jk wkt 1 bln sejak BKP tsb dipindahtangankan/berubah peruntukannya.
Bila dlm jk wkt 1 bln PPnBM tsb tdk/krg dibayar mk DJP menerbitkan SKPKB
Fasilitas PPN dan PPnBM
Fasilitas PPN dan PPnBM
Diatur di Pasal 16 B UU PPN :
Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk :
a. kegiatan di kawasan ttt atau tempat ttt di dlm Daerah Pabean;
b. penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP  tertentu;
c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
d. pemanfaatan BKP tdk berwujud ttt dari luar Daerah Pabean di dalam
    Daerah Pabean;
e. pemanfaatan JKP ttt dari luar Daerah Pabean di dlm Daerah Pabean.
Fasilitas PPN dan PPnBM
PPN terutang tidak dipungut sebagian atau seluruh utk sementara waktu atau selamanya
Pembebasan dari pengenaan PPN
Kedua Jenis Fasilitas tersebut diberikan untuk :
a. kegiatan di kawasan ttt atau tempat ttt di dlm Daerah Pabean;
b. penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP  tertentu;
c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
d. pemanfaatan BKP tdk berwujud ttt dari luar Daerah Pabean di dalam
    Daerah Pabean;
e. pemanfaatan JKP ttt dari luar Daerah Pabean di dlm Daerah Pabean.
Konsekuensi bagi PKP
Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.
Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.  
A. Fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut
  1. PPN/PPnBM Tidak Dipungut dlm rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yg dibiayai oleh Hibah atau dana Pinjaman Luar Negeri
  2. PPN/PPnBM Tdk Dipungut Atas Penyerahan BKP dari Daerah Pabean Indonesia ke Kws. Berikat P. Batam dan Pulau2 sekitarnya yg ditetapkan sebagai Kws Berikat
  3. PPN/PPnBM Tdk Dipungut di Kws Pengembangan Ekonomi Terpadu
PPN/PPnBM Tidak Dipungut dlm rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yg dibiayai oleh Hibah atau dana Pinjaman Luar Negeri
PPN/PPnBM Tdk Dipungut Atas Penyerahan BKP dari Daerah Pabean Indonesia ke Kws. Berikat P. Batam dan Pulau2 sekitarnya yg ditetapkan sebagai Kws Berikat ( PP 63/2003 jo KMK-583/KMK.03/2003)
Untuk menunjang ekspor, PPN/PPnBM tidak dipungut atas :
  1. Penyerahan BKP kpd PKP di Kws Berikat P. Batam sepanjang BKP tsb digunakan utk menghasilkan BKP yg diekspor.
  2. Impor BKP yg dilakukan oleh PKP di Kws Berikat P. Batam sepanjang BKP tsb digunakan utk menghasilkan BKP yg diekspor
PPN/PPnBM Tdk Dipungut di Kws Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) (KEP-229/PJ./2001)
a.            impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi /perluasan Kawasan Berikat dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB;
b.            impor barang modal atau peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB;
c.             impor barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB;
d.            pemasukan Barang Kena Pajak dari daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), ke PDKB untuk diolah lebih lanjut;
e.            pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut;
f.             pengeluaran barang dan atau bahan dari PDKB ke Perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak;
  1. penyerahan kembali Barang Kena Pajak hasil pekerjaan subkontrak oleh Pengusaha Kena Pajak di DPIL atau PDKB lainnya kepada Pengusaha Kena Pajak PDKB asal;
  2. peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL, atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal.
B. Fasilitas PPN/PPnBM Dibebaskan
  1. Atas Impor BKP yg dibebaskan dari pengenaan PPN/PPnBM
  2. Atas penyerahan BKP tertentu yg dibebaskan dari pengenaan PPN/PPnBM
  3. Atas penyerahan JKP tertentu yg dibebaskan dari pengenaan PPN/PPnBM
Tanggung Renteng (Ps. 16F)
                Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.
Sekian

 

©bayu dirgantara (wicaksono) notes 2011 - 2014 Catatan | TNB
Design Downloaded from Free Blogger Templates | free website templates | Free PSD Graphics